TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkaran Madani (Lima) Ray Rangkuti menyatakan, bahwa aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan sosial (Bansos) langsung kepada rakyat bertujuan untuk mempertahankan tingkat kepuasan rakyat kepada pemerintah.

Ray tidak yakin pembagian Bansos oleh Jokowi akan secara langsung membuat elektoral pasangan Capres-Cawapres Nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tinggi.

Baca juga: Jawab Tudingan Hasto Terkait Bansos, Ketua DPD DIY Golkar: Maling Teriak Maling

“Saya tidak terlalu yakin, ini akan membuat elektoral tinggi, hanya pada tingkat tertentu harus dilakukan karena ini satu-satunya basis presiden untuk mempertahankan tingkat kepuasan pada dirinya, sebab jika turun maka elektoral paslon yang didukung beliau akan merosot,” kata Ray saat menjadi pembicara pada talkshow “Penguasa Habisin di Bansos” pada kanal Forum Keadilan, Senin (5/2/2024).

Dikatakan, Bansos merupakan faktor satu-satunya yang membuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi masih tinggi.

Ray membeberkan, bahwa jika didasarkan pada kondisi ekonomi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, maka banyak rakyat yang kecewa.

Itulah sebabnya, katanya, Jokowi membagikan secara langsung Bansos kepada rakyat, bukan menugaskan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau pejabat pemerintah daerah.

“Ini bukan untuk memperkuat soloditas pemerintah. Ini politik untuk mempertahankan tingkat kepuasan dan berdampak elektoral pada pasangan yang digadang-gadang. Maka tak boleh ada personifikasi lain,” jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pakar Bidang Ketenagakerjaan TPN Ganjar-Mahfud, Poempida Hidayatulloh yang menjadi co-host pada talksow itu mempertanyakan mengapa tidak paslon yang didukung Jokowi membagikan bansos kepada rakyat.

Merespons pertanyaan itu, Ray menyebut bahwa sejauh ini tidak ada pasangan Capres-Cawapres yang membagikan Bansos kepada rakyat.

Alasannya, bukan karena etika melainkan untuk mencegah dampak negatif dari aksi bagi-bagi Bansos itu.

“Ini bukan persoalan etika, tetapi akan muncul dampak negatif. Kalau mempertimbangkan etika, maka harusnya menteri sosial yang membagikan bansos,” tukasnya.

Diketahui, ada tiga paslon yang ikut kontestasi Pilpres 2024: paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kampanye Monoton

Lebih lanjut Ray menuturkan, saat ini Bansos memiliki dua kekuatan yakni agar tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi tidak sampai turun.

Kemudian, secara personal paslon nomor 2 tidak bisa lagi meraup suara. Perolehan suara mentok karena daya pikat yang melemah dan jarang berkampanye sehingga harus ditopang Jokowi.

“Mereka sudah macet daya pikatnya, sampai di situ. Apalagi mereka jarang kampanye, cara-cara kampanyenya monoton,” katanya.

Berbeda dengan paslon 1 dan 3, yang memiliki program berani berhadapan langsung dengan masyarakat untuk mencari solusi seperti Program Desak Anies, Tabrak Prof, dan Ganjar Gelar Tikar.

“Paslon 2 tidak melakukan itu. Dari mana mereka dapat suara? Dari survei diketahui bahwa hal utama pemilih untuk memilih capres adalah karena ada pertemuan fisik, dekat dengan calon seperti komunikasi, menyapa warga. Jadi ,bukan Bansos yang utama tetapi ketemu secara fisik,” lanjut Ray.

Dia menyebut, paslon nomor 2 paling jarang bertemu rakyat. Hal ini boleh jadi karena Prabowo masih berstatus pejabat negara sebagai menteri pertahanan sehingga membuat izin kampanye terbatas.

Tapi, kata Ray, kalau pun kampanye diperluas, paslon nomor 2 tidak mempunyai program ikonik, sehingga tidak berdampak signifikan untuk meningkatkan elektoral.

“Satu-satunya yang bisa mengurai kemacetan ini adalah Jokowi dengan aktivitas Bansos. Medianya Bansos,” pungkas Ray.