Respons Ganjar, Cak Imin, dan Gibran soal DKPP Beri Sanksi Peringatan Keras ke Ketua KPU
Begini respons Ganjar, Cak Imin, dan Gibran terkait putusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan enam anggota lainnya.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir kali kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya terkait menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 2024.
Penjatuhan sanksi oleh DKPP ini pun direspons oleh berbagai pihak termasuk dari kontestan Pilpres 2024, yaitu capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo; cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin; dan Gibran sendiri.
Lalu, bagaimana respons mereka terkait putusan ini?
Ganjar Harap Jadi Pelajaran
Ganjar mengungkapkan, putusan ini bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak.
“Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujarnya di Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).
Berkaca dari putusan DKPP ini, Ganjar pun menekankan pentingnya demokrasi dilaksanakan dengan baik seperti yang disampaikannya saat debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024).
“Maka dalam closing statement saya tadi malam ya demokrasi mesti melaksanakan dengan baik-baik, tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Ganjar mengaku belum mengetahui sanksi selanjutnya terkait putusan DKPP tersebut.
Baca juga: Dapat Sanksi dari DKPP, Ketua KPU Pilih Tak Komentar, Ini Kata Ganjar hingga Cak Imin
Dia mengatakan, bakal menunggu keputusan dari KPU soal pencalonan Gibran menjadi cawapres usai diumumkannya putusan DKPP.
“Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan soal etika ini. Ya nanti kita tunggu tindaklanjuti dari KPU yah,” katanya.
Cak Imin: Karena Terbukti, Mengkhawatirkan
Terpisah, Cak Imin menjadi mempertanyakan apakah Pemilu 2024 bisa dilanjutkan ketika berkaca dari hasil putusan DKPP ini terhadap anggota KPU.
“Ya itulah sekali lagi, menunjukkan bahwa etika itu harus ditunjang tinggi dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika dan keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti apakah pemilu ini bisa diteruskan atau tidak,” ujarnya di Sragen, Senin (5/2/2024).