TRIBUNNEWS.COM - Kritik dari kalangan civitas academica kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus meluas jelang dilaksanakannya Pemilu 2024.

Hal ini tak disangka oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Ketua Umum PKB ini mengaku kaget dengan langkah para akademisi menyoroti situasi demokrasi Indonesia akhir-akhir ini.

"Ini di luar dugaan saya dan saya termasuk yang terkaget-kaget, ya," tutur Cak Imin selepas menghadiri acara Slepet Imin di Universitas Amikom Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam, dikutip dari TribunJogja.com.

Cak Imin menyebut pelanggaran etika yang terjadi tak bisa ditutup-tutupi, meski kekuasaan berusaha menutupinya.

"Ada pelanggaran etika terjadi, ada di hukum. Artinya kan kalau kekuasaan menutup-nutupi bisa aja, tapi ini tak bisa ditutupi," sambungnya.

Menurut Cak Imin, suara dari perguruan tinggi merupakan peringatan bagi semua pihak, termasuk presiden hingga partai politik.

"Sehingga terjadi reaksi yang menurut saya ini peringatan keras untuk kita semua termasuk pemerintah, presiden, kita semua termasuk partai-partai, kalau kita tidak perjuangkan bisa jadi bumerang untuk bangsa kita," paparnya.

Lebih lanjut, pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 itu menerangkan, apabila kaum intelektual seperti guru besar berani bersuara, itu pasti dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Oleh sebab itu, mestinya kritik tersebut ditanggapi oleh berbagai pihak dengan memperbaiki diri.

"Artinya para intelektual, para guru besar, para pemikir dan para ilmuwan ini biasanya kalau sudah mau keluar sudah dengan pertimbangan yang sangat matang."

Baca juga: Muncul Isu Operasi Tekan Para Rektor, Mahfud MD: Mereka Diminta Menyatakan Presiden Jokowi Baik

"Siapa sih yang nggak takut dengan karier, siapa sih yang takut dengan ancaman tapi kali ini kok merata dari kampus-kampus ternama menyatakan diri kampus perjuangan, ini artinya warning buat kita semua. Hendaknya kita tanggapi dengan memperbaiki diri," terangnya.

Bahlil Kritik Balik Akademisi

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengaku menghargai sejumlah civitas academica yang mengkritik hingga mengeluarkan petisi kepada Presiden Jokowi.

Menurut Bahlil, di negara demokrasi, semua orang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat.