Kritikan dan Sindiran Lantang ala Mahfud MD Usai Tak Lagi Jabat Menko Polhukam
Tak lagi jadi anak buah Presiden Jokowi, cawapres Mahfud MD mulai melontarkan kritikan hingga sindiran soal bansos, KPK hingga kontroversi Gibran.
Penulis: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahfud MD mulai gencar melontarkan kritik dan sindiran.
Hal ini selepas cawapres nomor 03 itu mundur sebagai Menko Polhukam.
Bukan lagi anak buah Presiden Jokowi, kini Mahfud MD leluasa bicara.
Belakangan Mahfud MD mengkritik soal kondisi KPK, pembagian Bansos, kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming Raka hingga sindiran pimpinan partai dikendalikan bak bebek.
Mahfud MD mengumumkan pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI pada Rabu (31/1/2024).
Untuk diketahui Pengunduran dari kursi Menko Polhukam disampaikan Mahfud MD di sela kampanye di Desa Swastika, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berharap Mahfud MD bersuara lebih lantang usai mundur dari kursi Menkopolhukam.
Saat Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, ada koridor-koridor tertentu yang membuat eks Ketua MK itu masih menahan diri.
Kata Mahfud MD: Bansos Hak dan Milik Rakyat Bukan Kedermawanan Pemerintah
Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD menegaskan, bantuan sosial (bansos) adalah hak dan milik rakyat yang seharusnya dikembalikan kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menghadiri Istighosah dan Gebyar Budaya, di Sunduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagaimana keterangan tertulis, Rabu (7/2/2024).
"Bantuan sosial seakan-akan kedermawanan pemerintah kepada rakyat, padahal bantuan sosial itu milik rakyat yang dikembalikan ke rakyat. Lalu, ada yang ngaku ini dari saya. Bukan! bantuan sosial itu bantuan dari rakyat," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, siapapun nanti yang jadi Presiden dan Wakil Presiden wajib memberi bansos.
Mahfud menjelaskan, jika dirinya terpilih akan merapikan penerima bantuan sosial melalui KTP Sakti.
"Di beberapa tempat banyak diberikan pada yang tidak berhak dan yang benar-benar miskin tidak dapat. Ada juga yang dikumpulkan dipinggir jalan, lalu dapat bantuan sosial, itu tidak boleh," ujar Mahfud, cawapres pendamping capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, PPP, Perindo dan Partai Hanura itu.
