Jubir Prabowo Respons Laporan Soal Mirage ke KPK: Kalau Mau Jadi Timses Terang Benderang Saja
Dahnil Anzar Simanjuntak merespons soal pelaporan dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5 di Kemenhan RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak merespons soal pelaporan dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5 di Kemenhan RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dahnil menyatakan, sejatinya pengadaan pesawat Mirage 2000-5 tidak pernah ada.
Sebab, kontrak pembelian pesawat itu tidak pernah efektif.
"Pertama, saya sudah jelaskan berulang kali terkait dengan mirage itu tidak ada pembelian. Artinya tidak ada pembelian, kontraknya tidak efektif kemudian artinya tidak ada transaksi apapun sehingga bagaimana mungkin ada suap terkait dengan itu," kata Dahnil saat ditemui awak media di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Selasa (13/2/2024).
Baca juga: Hari Ini Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Jet Tempur Mirage Kemenhan ke KPK
Dengan begitu, Dahnil menyinggung kalau koalisi masyarakat sipil yang melaporkan dugaan itu memiliki afiliasi dengan suatu pasangan capres-cawapres.
Sebab kata dia, secara terang benderang transaksi soal pembelian Mirage tersebut tidak ada sama sekali.
"Jadi itu terang, semua itu tidak ada. Artinya kalau bahasa apa, ghoib semuanya. Jadi saran saya masyarakat sipil kalau mau jadi tim sukses, ya jadi tim sukses saja dengan terang benderang, begitu," kata dia.
Baca juga: Wamenhan Sebut Banyak Informasi Sesat Berkembang Soal Proses Pembelian Pesawat Mirage 2000-5
Dahnil menduga pelaporan itu dilakukan atas dasar perlawanan politik terhadap Prabowo Subianto.
"Jadi tim sukses, kemudian berkampanye untuk lawan atau rival pak Prabowo atau berkampanye untuk pihak lain," ujar Dahnil.
Diketahui, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi keamanan melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat jet tempur bekas Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) dari Angkatan Udara Qatar.
Pelaporan itu dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Beberapa sosok yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil itu seperti Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dan Koordinator ICW Agus Sunaryanto.
