Tokoh Agama Sepakat Siapa Pun Pemenang Pilpres 2024 Harus Dihormati
Menurut dia, quick count selalu digunakan setiap kali penyelenggaraan pemilu baik itu tingkat Pilpres, Pilkada maupun Pileg.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Hans Jeharut menilai hasil quick count atau hitung cepat bukan sesuatu yang tabu lagi bagi masyarakat.
Menurut dia, quick count selalu digunakan setiap kali penyelenggaraan pemilu baik itu tingkat Pilpres, Pilkada maupun Pileg.
“Saya kira masyarakat kita sudah terbiasa menunggu quick count dengan harap-harap cemas maka apa yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga survei dengan metedologi mereka itu harus kita terima,” ucap Romo Hans dalam podcast bersama Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf dan Sekretaris PP Muhammdiyah Prof Muti di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Romo Hans, imam gereja Katolik, mengatakan bahwa quick count dapat menjadi satu pelajaran politik supaya revovery bisa berjalan cepat.
Baca juga: Tokoh Agama Ajak Masyarakat Kawal Pemerintahan Baru Setelah Proses Pemilu 2024 Berakhir
Terlebih masa kampanye dari para kandidat Pemilu 2024 ini tergolong singkat hanya 70 hari.
“Tetapi di dalam 70 hari itu ketegangannya lumayan sehingga setelah pencoblosan suara yang berjalan dengan aman dan baik apapun hasilnya pun harus dihormati,” ungkapnya.
Dalam podcast ini, selain Romo Hans, turut berdiskusi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Romo Hans sepakat bahwa hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan diumumkan nanti pada Maret 2024.
Siapapun hasil dari pemilu pilpres adalah pilihan rakyat yang harus dihormati dan pemilu adalah forum kedaulatan rakyat.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti sepakat dengan pernyataan Romo Hans.
Menurutnya, ketika pemerintah berada pada jalan yang benar harus diberikan dukungan tetapi lain hal apabila menyimpang dari konstitusi.
“Kita sebagai warga negara yang kritis tentu itu semua tanggung jawab kita dan juga keadaban kita sebagai bangsa,” tukas Prof Mu’ti.
Kepada yang menang, dia berharap agar saat mendapatkan amanah nanti tidak memeberikan cek kosong.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.