Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima  mengatakan, ke depan tidak perlu lagi ada Pemilu jika rezim bebas menggunakan kekuasaan, sehingga prosesnya sarat manipulasi. 

Menurut dia, berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu 2024 yang tidak ditangani serius oleh KPU dan Bawaslu hingga mencapai puncaknya pada kerancuan sistem rekapitulasi suara yang terindikasi menguntungkan paslon tertentu, akan menjadi preseden bagi penyelenggaraan Pemilu selanjutnya. 

Aria menilai, penguasa baik di pusat maupun daerah akan memanfaatkan kekuasaan untuk menggiring atau memanipulasi proses Pemilu, sebagaimana yang terjadi pada Pilpres 2024.

"Tidak ada yang bisa melawan rezim kalau melihat betapa proses pemilu sekarang yang manipulatif sejak awal ini seolah dibiarkan terjadi. Kalau masih kejadian seperti ini, percuma tahapan pemilu dilakukan, mending oligarki ditunjuk saja biar selesai. Ini mau pakai cara apapun tidak akan bisa dilawan, manuvernya memang untuk memenangkan paslon tertentu," kata Aria dalam jumpa pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Dia menuturkan, tak perlu lagi Pemilu jika penguasa tidak netral dan menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi sistem Pemilu melalui program pemerintah dan pengerahan aparat. 

"Kalau Pemilu dilakukan dengan sistem seperti sekarang ini, ada politisasi bansos, subsidi pupuk, intimidasi kepada aparat desa melalui dana desa, belum lagi money politic, terus untuk apa kampanye, debat, tim narasi, tim subtansi, tim intelektual dikumpulkan. Tidak ada artinya semua, apalagi dengan closing yang amburadul seperti ini," ungkap dia.

Aria mengatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya meminta maaf atas penyelenggaraan Pemilu yang buruk, dan hanya menjadi ajang yang membuang uang negara, namun demokrasi tercoreng.

"Saya merasa tidak perlu lagi ada Pemilu, bahkan Pilkada juga tidak perlu. Buat apa buang-buang uang untuk penyelenggaraan Pemilu, sampai rekap suara saja keliru. Kalau kondisi seperti ini, manipulatif dan tidak ada netralitas dari pemerintah, saya tanya kita masih perlu ada Pemilu enggak? Karena sederhana, pakai saja dana desa, ancam kepala desa, tidak perlu paslon berdebat visi-misi, buat kampanye terbuka, dan lain-lain. Toh, hasilnya sudah ketahuan," imbuhnya.