Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menyinggung soal peran penyelenggara pemilu yang tidak mandiri sehingga terbukanya bentuk kecurangan di Pemilu 2024.

Feri kemudian mencontohkan soal terbongkarnya beberapa kasus yang terkait verifikasi faktual dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.

“Ada yang membedakan pendekatan TSM dengan selisih suara di tahun pemilu ini, pendekatan luar biasa yang sangat terlihat adalah terbukanya kecurangan dan peran penyelenggara pemilu,” kata Feri dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil ‘Catatan Kelam Kecurangan Pemilu 2024’ pada Kamis (22/2/2024).

Kasus verifikasi faktual tersebut membuat KPU sebagai penyelenggara dinilai tak lagi bisa disebut mandiri, sebab praktiknya dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri.

“Kan terbongkar beberapa kasus misalnya soal verifikasi faktual. Bagi kami, itu sudah tidak memungkinkan lagi penyelenggara bisa disebut penyelenggara yang mandiri kalau kecurangan mereka yang melakukan,” ungkapnya.

Menurut Feri, jika penyelenggara pemilu ikut terlibat ‘bermain’ dalam proses pemilu, termasuk penghitungan suara, maka ia mengibaratkan seorang wasit yang ikutan mengatur skor pertandingan.

Sosok yang terlibat dalam film Dirty Vote ini pun mengatakan perkara kecurangan terstruktur sistematis dan masif alias TSM memang sulit dibuktikan jika patokannya hanya pada hasil suara.

Beda ceritanya jika perkara yang dibawa dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menyoal pada proses dari kecurangan tersebut.

“Kalau jaraknya besar, maka bisa dipastikan yang kalah akan sulit membuktikan. Sekarang masalahnya juri yang ikut main. Kalau sepak bola, wasit nih. Jadi curang tidak sekedar di peserta sliding tacklenya, tetapi juri juga mengatur skor permainan,” katanya.

“Memang angkanya besar kalau berpatokan pada hasil di atas kertas. Tapi yang harus diingat sekarang pembuktiannya pada proses,” ungkap Feri.