TRIBUNNEWS.COM - Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka disebut berencana membentuk kementerian baru.

Lembaga tersebut akan difokuskan untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis yang sebelumnya dijanjikan paslon ini saat kampanye Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkap Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan saat menghadiri acara Apreciation Dinner yang digelar Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju di Menara Digital, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024) malam.

“Bocorannya itu yang paling pertama, yang tengah disusun sekarang ini adalah program makan siang gratis."

"Bahkan Pak Prabowo-Mas Gibran infonya sedang rapat untuk membicarakan ada kementerian atau lembaga yang khusus eksekusi makan siang gratis ini,” kata Arief, dikutip dari WartaKotaLive.com.

Arief menegaskan, program makan siang gratis nantinya akan dieksekusi usai Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Arief meyakini, program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak maupun ibu hamil akan memberikan efek berganda, terutama bagi perekonomian warga.

Ini karena pemerintah akan merangkul pelaku UMKM untuk membantu penyediaan makan siang dan susu gratis.

“Nah kalau makan siang gratisnya UMKM dan lain-lainnya sudah pasti akan jalan,” ujar mantan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI) ini.

Kendati demikian, saat ini TKN belum menghitung jumlah penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama atau 2025 mendatang.

Sementara, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan pihaknya harus terlebih dahulu menghitung ruang fiskal untuk mulai merealisasikan program ini.

Baca juga: Awas, Ada Potensi Utang Baru Tanpa Realokasi Subsidi di Program Makan Siang dan Susu Gratis

"Belum dihitung pasti karena kita harus mengetahui berapa ruang fiskal yang tersedia," kata Drajad, Selasa (20/2/2024).

Lebih lanjut, menurut Drajad, harus ada persiapan mendalam dulu untuk pelaksanaan program makan siang dan susu gratis.

Termasuk pendataan jumlah lembaga dan aparat di daerah termiskin, tertinggal atau terluar.

Juga rantai pasok bahan-bahan pangan yang dibutuhkan hingga pendampingan dan pengawasan.

"Dari situ baru dihitung berapa jumlah maksimal yang bisa dijalankan pada tahun 2025. Tentu anggarannya harus masuk APBN 2025," ujar Drajad.

Dana Perkiraan Rp 120 T

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyebut program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran Rp120 triliun dalam tahun pertama atau tahun 2025 di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Anggaran tahun pertama itu, kata Budiman, masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai Rp450 triliun per tahun.

Nantinya anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terealisasi penuh pada 2029.

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun."

"Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," kata Budiman, Kamis (22/2/2024).

Budiman menjelaskan program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja.

Adapun program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.

"Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir atau langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya dan mengandalkan APBN saja, (tujuanya) agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional."

"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis," jelasnya.

Diperkirakan sekitar 10 ribu dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi.

Lalu, 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah.

Selain itu ada 2 ribu desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.

Dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50‐60 triliun saja."

"Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," jelas Budiman.

Sebagian artikel telah tayang di WartaKotaLive dengan judul TKN Fanta Bocorkan Prabowo-Gibran Bahas Bentuk Kementerian Baru Program Makan dan Susu Gratis

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Igman Ibrahim)(WartaKotalive.com/Fitriyandi Al Fajri)