TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai tidak ada urgensi dalam memunculkan hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana (hak angket), bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan," ujar AHY dikutip dari Kompas.TV, Minggu (25/2/2024).

AHY mengatakan Partai Demokrat lebih memilih rekonsiliasi dibanding harus mendalami sesuatu yang tidak rasional.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut berharap Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa.

Pemilu Tidak Aneh

AHY juga mengatakan tidak ada yang aneh dengan keunggulan perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hal tersebut dilihat dari hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menempatkan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara terbanyak.

Tak hanya itu, perolehan suara Prabowo-Gibran juga terpaut cukup jauh dengan dua pasangan lainnya di Pilpres 2024 yakni capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), serta capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar," kata AHY.

"Ini tidak bisa, saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh," ujarnya.

Diusulkan Ganjar

Adapun wacana pengajuan hak angket DPR RI dimunculkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Data hitung cepat sejumlah lembaga survei dan hitung sementara KPU menyebutkan Ganjar diurutan terakhir perolehan suara di Pilpres 2024/

Ganjar menggulirkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ia menilai hal tersebut perlu disikapi secara serius.

Bahkan, partai politik pengusungnya dalam hal ini PDI-P dan PPP pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar.

Ganjar pun mengajak partai politik pengusung capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar turut serta dalam pengajuan hak tersebut.

Terkait hal itu, parpol pengusung Anies-Muhaimin pun telah menyatakan siap mendukung hak angket, tapi masih ingin melihat keseriusan PDI-P dalam memperjuangkan wacana tersebut di DPR RI.

Sebagai informasi, berdasarkan data rekapitulasi suara atau real count di situs resmi KPU, pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan perolehan suara terbanyak dengan 71,54 persen.

Kemudian disusul pasangan Anies-Muhaimin dengan perolehan suara 29,54 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud MD 20,43 persen.

Data tersebut update real count KPU per Minggu (25/2) pukul 07.00 WIB dengan suara masuk 76,58 persen.

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com