Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Massa Pro & Kontra Hak Angket 'Bersaing' di Depan Gedung DPR hingga Pesan untuk Puan Maharani

Dalam aksi itu ada peserta yang menitipkan sebuah pesan yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Massa Pro & Kontra Hak Angket 'Bersaing' di Depan Gedung DPR hingga Pesan untuk Puan Maharani
Tribunnews/JEPRIMA
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). Unjuk rasa yang diikuti beberapa elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan ibu-ibu. Mereka menolak pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diduga curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Presiden Jokowi (Joko Widodo), dukung hak angket, hingga ganti Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tribunnews/Jeprima 

Sementara kutub massa aksi lainnya yakni massa aksi yang menolak wacana hak angket dan pemakzulan.

Tak berselang lama, dua mobil komando tiba dari arah Slipi, Jakarta Barat.

Para massa aksi itu berasal dari bermacam elemen, mahasiswa maupun organisasi masyarakat atau ormas.

Kedua massa aksi berorasi dan saling bersahut-sahutan.

Polisi pun membentuk pagar betis untuk mengadang massa aksi dari salah satu pihak saling bentrok.

Sempat ada protes dari massa aksi pendukung hak angket dengan aparat keamanan. 

Mereka memprotes bahwa massa aksi penolak hak angket tidak memiliki izin dan berusaha mengganggu massa aksi pendukung hak angket.

Berita Rekomendasi

Bahkan, sempat terjadi adu mulut antar dua massa yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun terlihat ikut menghadiri aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta (FRS) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat.

Atas kehadirannya itu, Refly Harun menyebutkan bahwa kecurangan dan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 hanya bisa dikalahkan dengan people power atau parlemen jalanan.

"Saya sudah bicara dari dahulu bahwa kecurangan dan cawe-cawe Istana hanya bisa dikalahkan oleh people power," kata Refly Harun.

Kemudian diungkapkannya bahwa dirinya meragukan proses pemilu 14 Februari lalu. Menurutnya Pemilu 2024 sudah didesain secara struktur, sistematis dan masif.

"Salah satunya menggunakan politik intimidasi terhadap aparatur desa. Dan kita tahu aparatur desa merupakan ujung tombak pemilih terbesar di republik ini," kata Refly Harun.

Atas hal itu ia menilai, pemilu yang seperti itu tidak bisa afirmasi dan tak bisa dibenarkan.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas