Di Tengah Rapat Paripurna DPR, Koalisi Penyelamat Demokrasi Berunjuk Rasa Tuntut Hak Angket Pemilu
Aksi tersebut digelar bersamaan dengan agenda rapat paripurna para anggota DPR RI dalam pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
![Di Tengah Rapat Paripurna DPR, Koalisi Penyelamat Demokrasi Berunjuk Rasa Tuntut Hak Angket Pemilu](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/massa-aksi-yang-mengatasnamakan-kovvvv.jpg)
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/3024).
Unjuk rasa tersebut digelar bersamaan dengan agenda rapat paripurna para anggota DPR RI dalam pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024.
Dalam tuntutannya, massa aksi menyayangkan terkait proses Pemilu khususnya Pilpres 2024 ini terendus kecurangan.
Massa aksi meyakini kalau apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Atas hal itu mereka meminta dan mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket perihal kecurangan pemilu.
"Para anggota DPR yang kami hormati, laksanakan hak angket kalian, tolak pemilu curang, rezim telah membohongi rakyat," kata seorang orator di atas mobil komando.
Tak hanya itu, setidaknya ada 15 poin yang dituntut massa aksi dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tersebut.
Termasuk diantaranya yakni mereka menolak kenaikan sembako yang belakangan ini melejit.
"Tolak kenaikan sembako, telah merugikan rakyat," ujar orator lagi.
Baca juga: PKS Suarakan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu di Sidang Paripurna DPR
Adapun 15 poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah:
1. Makzulkan Jokowi Penjahat Demokrasi
2. Adiki Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat
3. Hapuskan dinasti politik