TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi turut menanggapi mengenai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 dari sejumlah partai politik (parpol).

Sebagaimana diketahui, parpol koalisi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PDI Perjuangan (PDIP) sebelumnya mengusulkan hak angket Pemilu 2024.

Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan NasDem belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya soal usulan hak angket Pemilu 2024 itu.

Atas hal tersebut, Jojo lantas memprediksi, partai politik Pendukung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud tidak kompak terkait hak angket di DPR itu.

“Soal hak angket, memang sudah diprediksi akan tidak solid, terutama parpol dari koalisi 1 dan 3,” kata Jojo dihubungi Rabu (6/3/2024).

Selain itu, Jojo juga menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan tinggal diam soal hak angket tersebut.

Menurutnya, pasti akan ada operasi senyap yang sudah dilakukan.

“Operasi senyap pasti sudah dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03."

"Terutama parpol yang berada di posisi margin threshold parlemennya masih belum aman," sambungnya.

Selain ambang batas parlemen, kata Jojo, soal tawaran posisi menteri di kabinet, sedikit banyak juga menggoyahkan iman dari para elite pengambil keputusan.

“Dan jangan lupa, proses hak angket juga akan menguras energi politik, sehingga ada kecenderungan untuk menghindar karena parpol juga masih harus menyiapkan stamina untuk bertarung di pilkada dalam waktu dekat. Itulah mengapa hak angket tidak bergemuruh seperti yang diharapkan,” ucapnya.

Baca juga: Pengamat Anggap Hak Angket Pemilu 2024 Tak Bakal Berlanjut karena Jokowi Jadi Objek

Pangamat Nilai Hak Angket Berpotensi Rungkad

Dalam kesempatan berbeda, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, hak angket yang diusulkan PKS, PKB, dan PDIP itu berpotensi rungkad, atau secara harfiah berarti runtuh.

Pasalnya, dalam rapat paripurna pada Selasa (4/3/2024), Ketua DPR RI Puan Maharani absen, karena menghadiri KTT Ketua Parlemen Dunia di Paris, Prancis.

Ketidakhadiran Puan tersebut, kemudian menimbulkan persepsi bahwa PDIP belum satu suara soal usulan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.