TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengaku prihatin atas kondisi politik dan demokrasi di Indonesia, saat ini.

Dirinya menilai, saat ini rakyat disuguhi politik ketakutan dan dianggap mengganggu stabilitas negara jika berbicara mengenai kecurangan.

“Rakyat disuguhi politik ketakutan. Setiap membicarakan ada kecurangan, pasti dibalas sudah laporkan saja. Kita tahu peran Bawaslu dan KPU. Jauh, sebelum Pemilu 2024, kami para pakar hukum ramai-ramai ke Mahkamah Agung untuk menguji caleg mantan koruptor, menang nggak? Menang. Tetapi tidak ada kelanjutan,” tutur Bivitri saat menjadi pembicara pada “Election Talk #4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024, Oposisi atau Koalisi” di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip), Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis, (7/3/2024).

Hadir pada acara itu, antara lain Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK).

Ia mengatakan, pada Pemilu 2024, masyarakat seolah-olah diposisikan bagaikan digulung informasi dan meributkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, yang memuluskan jalan Gibran menjadi calon wakil presiden (Cawapres).

“Belum kering peluh kita, kita ramai ngomongin debat. Jadi, kita nggak ada waktu untuk melakukan refleksi. Ada apa sih di Pemilu 2024 kita?” kata dia.

Bivitri menekankan, saat ini Indonesia sedang mengalami dinamika yang kompleks, antara keinginan melindungi demokrasi dan upaya menjaga stabilitas politik.

“Demokrasi itu harus gaduh, bukan diam. Kalau diam itu bukan pemilu subtantif. Kalau kita ngomong kecurangan dianggap mengganggu stabilitas negara. Saat ini, banyak kecemasan dicampur dengan keinginan untuk bergerak. Jadi, kita musti ngapain, supaya, demokrasi kita tidak mundur. Pemilu 2024 adalah yang paling buruk. Kita semua tahu kecurangan itu selalu ada, tapi bobotnya pada tahun ini, luar biasa,” jelas dia.

Peran Mahasiswa

Bivitri juga menggarisbawahi pentingnya peran mahasiswa dalam proses demokrasi.

Disebutkan, selama roadshow film “Dirty Vote” ke berbagai kampus, kerap berdialog dengan mahasiswa, yang mengaku sering merasa takut atau terbebani situasi politik yang tidak stabil.

“Antusiasme mahasiswa keren banget, dan kami senang. Walaupun kadang saya harus berperan sebagai guru Bimbingan Penyuluhan karena mahasiswa datang kepada saya, menyatakan rasa takutnya. Dan, saya selalu memberi semangat, ayo kita harus berani,” ujarnya.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Penting Digulirkan Sebab MK Tak Bisa Sentuh Kecurangan TSM

Di sisi lain, kata Bivitri, kelompok oposisi non formal, seperti masyarakat sipil dilemahkan posisinya dengan cara ditakut-takuti oleh UU ITE.

"Sehingga demokrasi kita terdengar indah dengan banyak pembangunan tapi sebenarnya keropos,” pungkasnya. (*)