Kata PSI, Golkar hingga Pengamat soal Usulan NasDem Ambang Batas Parlemen 7 Persen
Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto ingin ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Wahyu Gilang Putranto
"Justru ini cerminan bagaimana partai-partai besar yang lama itu menguasai, mengukuhkan kekuasaan yang mereka punya selama ini."
"Mereka nyaman dengan itu dan tidak ingin diganggu oleh hal itu, sehingga partai baru ini didorong untuk keluar tidak boleh masuk," ujarnya.
Golkar
Di sisi lain Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono belum bersikap mengenai usulan Nasdem itu.
Ia memilih untuk melihat dinamika dari pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu 2029 mendatang.
"Kita lihat di pembahasan untuk RUU Pemilu 2029, kemana arah kesepakatan fraksi-fraksi nantinya," kata Dave, Jumat (8/3/2024).
Dave mengigatkan bahwa proses pemilu 2024 saja belum usai.
"Belum ada pembahasan atau arahan ya mengenai itu, proses pemilu 2024 saja belum selesai."
"Jadi kita rampungkan dahulu, lalu kita lihat apa saja yang menjadi kendala demi memperbaiki kedepannya," tutur Dave.
Pengamat
Di sisi lain, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai ambang batas parlemen 7 persen merupakan hal yang rasional.
Dedi menjelaskan, jika ambang batas parlemen nol persen, maka akan muncul banyak parpol meskipun tidak miliki struktur yang jelas.
"Serta basis suara yang tak cukup untuk menyuarakan aspirasi nasional," tegasnya.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Rizki Sandi Saputra/Rahmat Fajar Nugraha)
