TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, berbicara mengenai perkembangan wacana hak angket DPR.

Mahfud menyebut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, enggan terburu-buru untuk segera menggulirkan hak angket.

Hal ini disampaikan oleh eks Menko Polhukam itu selepas menghadiri pertemuan bersama budayawan Butet Kartaredjasa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (11/3/2024).

Hak angket rencananya akan digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

"Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap," ucap Mahfud MD, Senin, dilansir TribunJogja.com.

Pria berusia 66 tahun itu menyatakan Megawati mesti mempertimbangkan beberapa hal sebelum menentukan sikap. Apalagi saat ini dinamika politik terus berjalan.

Meski begitu, urusan hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu terus didorong supaya dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

"Urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan dengan sungguh-sungguh yang itu bisa dilakukan langsung. Karena itu kan urusannya teknis," sambungnya.

Sayangnya, Mahfud MD mengaku tidak mengetahui kapan Megawati akan memberikan pernyataan lengkap soal hak angket tersebut.

"Tidak tahu," jelas pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 ini.

Di sisi lain, pihaknya mengatakan hak anget dan gugatan Pemilu 2024 melalui MK itu bukan merupakan kekerasan, melainkan perbaikan demokrasi.

"Jangan diartikan kekerasan ya. Itu perbaikan demokrasi," terangnya.

Baca juga: Koalisi Perubahan Akui Ingin Hak Angket Bergulir Asalkan Bareng PDIP

Koalisi Perubahan Tunggu Sikap PDIP

Sementara itu, Koalisi Perubahan mengaku pihaknya ingin hak angket kecurangan Pemilu 2024 dapat bergulir asalkan bersama dengan PDIP.

Sayangnya, dinamika yang terjadi saat ini membuat wacana ini jalan di tempat.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyebut hak angket bukan tidak mungkin akan terealisasi jika PDIP serius untuk menggulirkan hal tersebut.

"Sejak ide awal digulirkan Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP."

"Dalam hitung-hitungan matematika maka hak angket akan gol, tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama," kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin.

Di sisi lain, Hermawi mengatakan pihaknya juga memikirkan cara lain agar hak angket tersebut tetap bisa bergulir di DPR.

Salah satu caranya ialah mereka yang akan mengambil alih inisiatif hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD (tanda tangan) dan 2 fraksi," jelasnya.

Nantinya, Koalisi Perubahan yang merupakan gabungan Partai NasDem, PKS dan PKB akan mengajak PDIP untuk ikut voting setuju atau tidak di dalam sidang paripurna DPR RI.

Hal ini menjadi strategi agar hak angket kecurangan pemilu tidak jalan di tempat.

"Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket."

"Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat," terangnya.

Lebih lanjut, Hermawi mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat tingkat sekjen dengan PKB dan PKS.

Pertemuan para sekjen parpol Koalisi Perubahan itu disebutnya bakal berlangsung pada Jumat pekan ini.

"Untuk mengatasi kesan lambat ini, maka hari Jumat saya kembali akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber (buka bersama) di Nasdem untuk mencari terobosan," paparnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Kata Mahfud MD soal Langkah Megawati Terkait Hak Angket: Tak Mau Buru-buru, Bukan Tidak Mau Bersikap.

(Tribunnews.com/Deni/Igman Ibrahim)(TribunJogja.com/Neti Istimewa Rukmana)