TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU jangan sampai melewati tenggat waktu penetapan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, yaitu pada tanggal 20 Maret 2024.  

Ada pun hingga saat ini, KPU Kabupaten/Kota di sejumlah provinsi masih ada yang sedang memproses rekapitulasi suara. 

Padahal, sesuai jadwal dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU no 5 tahun 2024, proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota seharusnya sudah selesai 5 Maret 2024. 

KPU kemudian mengeluarkan surat edaran untuk memperpanjang masa rekapitulasi suara di sejumlah daerah. 

"Dengan molornya rekapitulasi suara, artinya KPU masih dihadapkan sejumlah masalah. Sementara sisa waktu penyelesaian rekapitulasi suara secara nasional sudah semakin dekat yaitu tanggal 20 Maret 2024," kata Guspardi kepada wartawan Rabu (13/3/2024).

Guspardi menilai alasan force major yang dikemukakan KPU untuk memperpanjang masa rekapitulasi suara dirasa tidak tepat. 

Sebab terminologi force major atau keadaan kahar yang memaksa itu bisa dilakukan jika terjadi peristiwa atau kejadian luar biasa di luar kendali KPU. 

Misalnya bencana alam, gangguan keamanan yang masif atau situasi darurat yang dapat mengganggu tahapan pemilihan.

"Banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah seperti dugaan penggelembungan suara, jual-beli suara dan potensi manipulasi kecurangan, baik di kabupaten/kota maupun provinsi sehingga ada protes dari saksi-saksi partai, sehingga plenonya jadi tertunda. Itu semuanya kan masih dalam ranah dan kendali KPU untuk mengatasinya," ucap Guspardi.

Baca juga: Hari Ini PN Jakpus Gelar Sidang Perdana 7 PPLN Kuala Lumpur di Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu

Menurutnya, rekapitulasi di sejumlah daerah yang tertunda tentu akan mempengaruhi rekapitulasi suara secara nasional. 

Guspardi menilai hal ini menunjukkan kegagalan KPU dalam me-manage tahapan pemilu, khususnya rekapitulasi suara. 

Namun poin pentingnya, bagaimana rekapitulasi itu tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 35 hari setelah Pemilu sesuai pasal 413 UU no 7 tahun 2017.  

"Karena setelah itu tahapan pemilu memasuki sengketa pemilu. Jadi kalo tidak tepat waktu maka terganggu semua tahapan pemilu berikutnya dan memperlihatkan KPU tidak mampu mengelola manajemen perhitungan suara dengan baik," ucap Legislator asal Sumatera Barat itu. 

“Guna mengejar penyelesaian sesuai tenggat waktu yang telah diatur dalam UU Pemilu, salah satu langkah mengatasinya bisa saja proses rekapitulasi dilakukan secara paralel agar tidak melampaui batas penetapan rekapitulasi suara nasional,” imbuhnya.

Oleh karena itu, tertundanya proses rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten/kota merupakan pelanggaran terhadap administrasi tahapan pemilu yang tidak boleh dibiarkan berulang. 

Sehingga kepatuhan KPU terhadap jadwal penetapan hasil rekapitulasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu, harus tuntas dan menjadi semangat bersama oleh penyelenggara pemilu untuk menuntaskan perhitungan suara, sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

"Dan hal terpenting adalah bagaimana penghitungan suara itu harus dilakukan secara jujur dan adil serta menutup celah terjadinya kecurangan oleh pihak tertentu," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.