TRIBUNNEWS.COM - Wacana pembentukan koalisi besar partai pendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik beberapa pekan terkahir ini. 

Wacana itu sebelumnya dibeberkan Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said. 

Sudirman Said mengaku mendengar bahwa akan mengeklaim ada skenario untuk membangun koalisi besar permanen jangka panjang.

Sudirman mengatakan, seluruh partai politik (parpol) akan digabungkan dalam sebuah koalisi yang permanen.

Isu itu semakin kuat mengemuka ketika elite PSI mengungkapkan ide mengenai koalisi Barisan Nasional yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. 

PSI juga menilai bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang patut untuk berada di atas semua partai itu. 

Jokowi dinilai mampu mempersatukan dan menjembatani kepentingan partai politik (parpol). 

Berikut respons dari sejumlah tokoh soal gagasan koalisi besar yang dipimpin Jokowi: 

Anies Baswedan

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, dirinya enggan berspekulasi lebih jauh mengenai wacana itu. 

Sebab, saat ini proses pemilu 2023 saja belum sepenuhnya selesai meskipun pencoblosan telah dilaksanakan. 

Baca juga: Sudirman Said Sebut Ada Skenario Bangun Koalisi Besar Permanen: Ini Itikad yang Sangat Buruk

"Kita masih menunggu sampai hasil pemilu semuanya selesai, kan kita belum selesai. Belum selesai penghitungannya,” kata Anies di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024), dikutip dari Kompas.com. 

Ia pun memastikan bahwa partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 yaitu Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih sangat solid.

Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan ini, kata Anies, dipastikan mendorong adanya hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Bismillah, insya Allah yang tiga partai ini, partai perubahan itu solid akan mengusung hak angket. Itu dulu, mulainya di situ,” ujar Anies.

Dalam kesempatan terpisah, Anies mengatakan, ia memegang prinsip pemenang Pemilu akan berada di pemerintahan, sementara yang kalah akan berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Saya pegang prinsip itu aja. Prinsip itu yang dipegang, bila menang berada di dalam pemerintahan bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan dan dua duanya sama sama penting," kata Anies di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Gibran Rakabuming Raka

Di sisi lain cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga memilih tak banyak komentar mengenai usulan koalisi besar yang dipimpin Jokowi itu. 

Gibran mengaku belum ada pembicaraan apa pun terkait usulan tersebut. 

"Nggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu, ya," ujar Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/3/2024).

"Ya, saya belum bisa menanggapi. Silakan bertanya kepada orang yang mengusulkan," lanjutnya. 

Mahfud MD 

Sementara itu, cawapres nomor urut 3 meyakini bakal ada partai politik yang memilih menjadi oposisi meski nantinya ada koalisi besar pendukung Prabowo-Gibran di pemerintahan dan DPR RI.

"Sejauh yang saya tangkap, koalisi besar pun kan tidak menutup peluang oposisi, enggak membuat mayoritas yang sistemik," kata Mahfud di Blok M Plaza, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Namun, Mahfud menyerahkan wacana soal koalisi besar tersebut ke pemerintahan baru nantinya. 

Menurutnya, baik atau tidaknya rencana membentuk koalisi besar tersebut dapat ditinjau pada beberapa waktu ke depan.

"Nanti sambil diskusi menunggu perkembangan," kata Mahfud.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Reza Deni/Fersianus Waku) (Kompas.com/Irfan Kamil)