TRIBUNNEWS.COM - Pakar IT PDI Perjuangan (PDIP) mengeklaim, tak ada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tembus angka lebih dari 51 persen. 

Oeh karenanya, berdasarkan hasil audit forensik terhadap Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, pakar IT PDIP menyimpulkan Pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran. 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Sabtu (16/3/2024).

Hasto mengatakan, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara sebanyak 43 persen. 

Sementara, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang disusungnya mendapat 33 persen.  

Hasto mengeklaim, audit forensik itu dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Perolehan Ganjar-Mahfud 33 persen dan Prabowo-Gibran 43 persen," kata Hasto, Sabtu.

"Dari hasil audit forensik perolehan suara Ganjar-Mahfud itu 33 persen, jadi seharusnya Pemilu dua putaran."

"Enggak ada logikanya satu putaran baik berdasarkan hasil pergerakan terutama setelah debat calon presiden dan calon wakil presiden yang memberikan preferensi terhadap Ganjar-Mahfud," lanjutnya. 

Hasto menilai, ada Json Script yang dipasang di Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud di angka 16 persen.

"Sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU, ternyata dipasang Json Script yang mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud," klaim Hasto. 

Baca juga: Prabowo Banjir Ucapan dari Pimpinan Negara Usai Unggul di Quick Count, Siapa Saja?

Hasto mengatakan bahwa menurut pakar IT nya formulir C1 bisa dimanipulasi. 

"Form C1 itu single frame. Jangankan single frame, video bergerak saja bisa dilakukan manipulasi dengan AI (artificial intelligence) atau kecerdasan buatan apalagi single frame makin mudah," kata Hasto.

Pihaknya mengaku begitu yakin ada manipulasi dibalik perolehan suara yang ditunjukan melalui Sirekap KPU. 

Dugaan itu, kata Hasto, diperkuat dengan melihat hasil exit poll di TPS Luar negeri. 

Menurut Hasto, hasil exit poll menunjukan Ganjar-Mahfud unggul dibandingkan paslon nomor urut 2 dan 1.

"Apa yang terjadi di luar negeri total berbeda dengan apa yang terjadi dalam negeri. Nah saya mendapat informasi ketika exit poll seperti itu lalu muncul berbagai upaya untuk memastikan kemenangan satu putaran untuk paslon nomor urut 2 melalui manipulasi Sirekap itu," ungkap Hasto.

Dikutip dari laman pemilu2024.kpu.go.id, sebelum akses grafiknya ditutup, selama ini angka Ganjar-Mahfud memang selalu berputar di angka 16 hingga 17 persen. 

Ganjar-Mahfud selalu berada di posisi ketiga, diungguli paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di posisi kedua. 

Angkanya tertinggal jauh dengan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memimpin perolehan suara sementara melalui hasil real count KPU dan quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei itu. 

Dikutip dari hasil quick count dari enam lembaga, yakni Litbang Kompas, Charta Politika, Indikator, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Poltracking dan Populri Center, per Senin (18/3/2024) pukul 07.45 WIB, Prabowo-Gibran mendapat angka diatas 51 persen. 

Sebagai informasi, KPU bakal mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres pada Rabu, 20 Maret 2024. 

KPU Bantah Ada Alogaritma Kunci Suara Ganjar-Mahfud Maksimal 17 Persen

Sebelumnya, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari membantah soal narasi adanya algoritma untuk mengunci suara salah satu pasangan calon (paslon) itu. 

Hasyim menegaskan, prosentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. 

"Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah ya bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada."

"Jadi semuanya yang dihitung KPU berasal dari perolehan suara di TPS," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat (8/3/2024). 

Hasyim mengatakan, KPU tidak pernah mematok suara untuk kepentingan salah satu paslon tertentu. 

Ia menuturkan, pemungutan suara bersifat langsung, sehingga menurutnya tak ada pengkondisian suara. 

"Saya ingin menyampaikan secara umum bahwa KPU tidak pernah mematok suara si A si B dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian." 

"Sejak awal itu nggak ada karena pemungutan suara ini kan bersifat langsung, langsung artinya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan suara, untuk di dalam negeri itu tanggal 14 Februari 2024," kata Hasyim. 

Hasyim mengatakan, KPU juga tak bisa mengontrol jumlah pemilih di Pemilu 2024. 

"Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian." 

"Jadi tidak apa KPU kemudian sudah, istilahnya tadi sudah mengunci di angka sekian persen, tidak pernah ada situasi itu," tegasnya. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Mario Christian S/Wahyu Aji)