TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - 388 kasus lipat disiapkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadapi perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024.

Kemungkinan besar hakim dan pegawai MK akan menginap di kantor selama berlangsungnya perkara sengketa Pemilu 2024.

Kini persoalan Pemilu 2024 bakal bergulir di Mahkamah Konstitusi setelah KPU RI mengumumkan penetapan hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024.

Juru Bicara MK Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan para hakim bisa saja menginap di kantor demi efisiensi penyelesaian perkara.

"Kalau sidang sampai malam untuk efisiensi biasanya nginap," kata Enny, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Hormati Hasil Rekap KPU RI, Jubir Ungkap Arahan Plt Ketum PPP Mardiono: Kami Tetap Ikhtiar ke MK

Mengamini apa yang dikatakan Enny, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Heru Setiawan menjelaskan para hakim MK bisa saja menginap di kantor jika persidangan harus dilakukan dalam waktu yang panjang.

Sidang penyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu bisa berlangsung hingga tengah malam bahkan dini hari.

Heru menyebut tidur dan menginap di kantor bukan hal baru bagi hakim MK.

Baca juga: Hormati Hasil Rekap KPU RI, Jubir Ungkap Arahan Plt Ketum PPP Mardiono: Kami Tetap Ikhtiar ke MK

Hal itu pernah dilakukan saat MK menggelar persidangan sengketa Pilpres 2019.

"Kan pernah MK itu Pilpres 2019 itu (para hakim, red) tidak pulang kan karena dibacakan dari pagi sampai dini hari," tuturnya.

Bukan hanya hakim yang tidak pulang, para pegawai MK yang terlibat urusan persidangan sengketa Pemilu juga bisa saja menginap di kantor.

MK kata Heru, telah menyediakan kasur lipat untuk para pegawainya yang turut terlibat dalam proses persidangan untuk beristirahat sejenak.

Total ada 388 kasur lipat yang disediakan MK untuk para pegawainya yang butuh istirahat atau terpaksa tidur di kantor.

"Kalau hakimnya bertugas, ya dia (pegawai) bertugas. Tapi kalau nanti sif-nya dia bisa beristirahat sebentar, dia akan beristirahat sebentar," kata Heru.