Disebut Gagal ke DPR Karena Operasi Politik, PPP: Belum Ada Bukti
Hasto memberi dukungan kepada PPP agar bisa lolos ke parlemen. Dia meyakini ada operasi politik untuk mengurangi suara PPP agar tak lolos parlemen.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara buka suara mengenai klaim Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, terkait penyebab partainya tak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen.
Di mana, Hasto menyebut PPP gagal melenggang ke Senayan karena ada operasi politik.
Baca juga: 3 Langkah Blunder PPP Sehingga Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen, Salah Berlabuh di Pilpres 2024?
"Kalau itu kita ndak mau komentar," kata Amir saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Amir menegaskan, sejauh ini pihaknya belum menemukan bukti mengenai adanya operasi politik.
"Karena kita belum ada bukti apa melihat kalau itu memang terjadi," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Sebelumnya, Hasto memberi dukungan kepada PPP agar bisa lolos ke parlemen. Dia meyakini ada operasi politik untuk mengurangi suara PPP agar tak lolos parlemen.
Baca juga: PPP Dinilai Harus Ajukan Hak Angket, Pengamat: Kalau Mereka Ingin Dikenang
"Kami sangat khawatir terhadap PPP," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Hasto menuturkan, persoalan yang dihadapi PPP ialah karena berbagai operasi-operasi politik.
"Ini operasi politik yang luar biasa, yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasan. Dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia," ujarnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya tak ingin menghilangkan partai Ka'bah dalam perpolitikan di tanah air.
"Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka'bah dalam sejarah republik ini," ucap Hasto.