Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Hukum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto (BW) menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan para menterinya ikut berkampanye untuk capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Bambang Widjojanto dalam sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Bambang awalnya menilai, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara, dengan menyatakan bahwa dia mendapat informasi dari komunitas intelijen mengenai surveilans partai politik, pada tanggal 16 september 2023.

"Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN (Badan Intelejen Negara) untuk mengetahui data survei dan arah partai politik. Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon?" kata BW, dalam keterangannya di persidangan, Rabu ini.

Tak hanya itu, selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, BW menduga, Jokowi juga menggerakkan sejumlah menterinya untuk berkampanye untuk Prabowo-Gibran.

"Jokowi juga menggerakan atau setidak membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ucap Bambang.

Bambang lantas menyebut sederet nama menteri Jokowi yang menurutnya membantu kampanye Prabowo-Gibran.

Baca juga: Mahfud MD Kutip Ucapan Yusril soal MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator di Sidang Sengketa Pilpres

Pertama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) kepada warga Mandalika. 

Kemudian, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut memberikan dukungannya kepada paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial.

Selanjutnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahli Lahadalia yang disebutnya  sempat mendampingi Gibran kampanye di Papua, pada hari Jumat 26 Januari hingga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02.

Baca juga: Timnas AMIN Sebut Kesaksian Sri Mulyani dan Risma Penting Agar Dugaan Pemilu Curang Semakin Terang

Lalu, ada Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

"Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk pasangan calon nomor urut 02 prabowo-gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh indonesia," ujarnya.

Bambang Widjajanto juga menyebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan.

Lalu, Menteri Perindustrian diduga melakukan penggalangan dukungan.

Selain itu, Bambang menyubut beberapa wakil menteri pendukung Jokowi juga ikut ambil bagian bantu kampanye Prabowo-Gibran. 

Yakni Menteri Komunikasi yang sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut juga menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran.

"Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagiakan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran. Begitu pun dengan pejabat-pejabat lainnya."

Baca juga: KPU: Total Anggaran Pemilu 2024 Rp 51,19 T, Realisasi Rp 40,7 T

Dalam persidangan ini, KPU hadir selaku Termohon, Bawaslu dan Tim Kuasa Hukum Paslon 2 Prabowo Gibran sebagai Pihak Terkait. Mereka akan menyampaikan keterangan dan jawaban melalui sidang lanjutan yang dijadwalkan MK, pada Kamis (28/3/2024) besok.