Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak seperti Timnas AMIN, Tim Hukum Ganjar-Mahfud belum mau menjawab apakah pihaknya bakal memanggil jajaran menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersaksi dalam sidang sengketa pemilihan umum (pilpres) 2024.  

"Nanti lah kita lihat. Saya belum bisa jawab sekarang," kata Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis usai sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024). 

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir berharap barisan nama menteri dari Presiden Jokowi dapat hadir bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. 

Baca juga: Sederet Menteri Jokowi hingga BIN Ini Disebut Kubu AMIN Bantu Kampanye Prabowo-Gibran

"Nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada majelis konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat yang kami mintakan nanti," ujar Ari juga di Gedung MK. 

"Tapi, itu keputusannya pada majelis nanti menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan menghadirkan menteri-menteri tersebut," tuturnya. 

Hadirnya para menteri dalam sidang ini disebut Arie penting untuk pemeriksaan fakta seperti misalnya penggunaan dana negara oleh Kementerian Keuangan hingga bantuan sosial oleh Kementerian Sosial.

Sebagai informasi hari ini MK telah menggelar dua perkara sidang sengketa pilpres yang diajukan oleh tim pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Sidang bakal berlanjut pukul 1 siang besok secara bersamaan bagia kedua tim dalam agenda mendengarkan keterangan pihak terkait dari tim hukum pasangan Prabowo-Gibran, KPU, dan Bawaslu.