Anwar Usman Kembali Diputus Langgar Etik, Pakar Hukum Ungkap Perbedaan Objek Hukum
Pakar Hukum Tata Negara menilai, terdapat perbedaan objek antara putusan MKMK terbaru dengan putusan MKMK adhoc sebelumnya.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, buka suara soal Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang hanya diberi sanksi teguran tertulis oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Putusan MKMK yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim digelar, pada Kamis (28/3/2024).
Hal ini menjadi pelanggaran kedua kalinya yang dijatuhkan terhadap Anwar Usman.
Adapun adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sebelumnya pernah dinyatakan melanggar etik berat oleh MKMK adhoc pimpinan Jimly Asshiddiqie.
Hal itu imbas keterlibatannya menangani dan memutus Perkara 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung konflik kepentingan karena diajukan penggemar Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakan Anwar.
Baca juga: 2 Pelanggaran Etik Baru Anwar Usman, Tak Terima Putusan MKMK, Gugat Ketua MK Penggantinya ke PTUN
Terkait hal itu, Feri menilai, terdapat perbedaan objek antara putusan MKMK terbaru dengan putusan MKMK adhoc yang mencopot jabatan Anwar Usman dari jabatan pimpinan MK.
"Konteksnya beda objek hukumnya ya," kata Feri, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada Jumat (29/3/2024).
"Objek hukum pertama soal konflik kepentingan dia (Anwar Usman) dan keponakannya dan orang-orang yang berkaitan dengan itu, lalu yang kedua adalah dia tidak nyaman dengan putusan MKMK sebelumnya," tambahnya.
Lebih lanjut, Feri mengatakan, dalam putusan MKMK terbaru, Majelis Kehormatan memandang Anwar Usman melanggar etik sebagai seorang hakim yang tidak bijaksana mempermasalahkan putusan MKMK terdahulu.
Baca juga: MKMK Nilai Gugatan Anwar Usman ke PTUN Melanggar Etik
Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melanggar etik.
Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, dalam sidang pembacaan putusan, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).
Laporan etik terhadap Anwar Usman diajukan oleh tiga pihak berbeda, yakni advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Harjo Winoto (Firma Hukum Rahnoto & Rekan), dan Alvon Pratama Sitorus & Junaldi Malaul.
Sejumlah Pelapor mempersoalkan konferensi pers Anwar Usman pascaputusan MKMK adhoc pimpinan Jimly Asshiddiqie, pada 8 November 2023 lalu.
