Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Ganjar-Mahfud mempersilakan kubu Prabowo-Gibran meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya tidak akan menghalang-halangi usulan dari kubu Prabowo-Gibran, selaku Pihak Terkait, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Mereka kan minta (panggil) Kepala BIN, ya silakan aja. Kita juga membuka pintu, kita tidak menolak, tidak menghalangi sama sekali," kata Todung, kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, pada Selasa (2/4/2024).

Bahkan, Todung juga mengatakan, pihaknya tidak keberatan terkait kuasa hukum Prabowo-Gibran yang sempat mengusulkan MK untuk memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Terlebih, ungkapnya, Megawati pun sudah menyatakan bersedia jika dipanggil MK.

Baca juga: Tim Prabowo-Gibran Akui Minta Kepala BIN Hadir di Sidang MK, Yusril: Spontan Saja

Namun, pertimbangan yang lain, kata Todung, Megawati bukan pejabat publik yang dapat menentukan kebijakan apapun saat ini.

"Mereka malah minta ibu Megawati untuk dihadirkan sebagai saksi. Ibu Megawati kan bukan pejabat publik. Dia tidak menentukan kebijakan apapun di negeri ini, sekarang ini," jelasnya.

"Tapi, ibu Megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi atau kalau dipanggil oleh MK. Ibu Megawati sama sekali tidak menolak," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan ide pihaknya supaya dihadirkan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam sidang sengketa pemilihan umum presiden (pilpres) adalah hasil dari celetukan belaka.

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud Minta Kapolri Hadir di Sidang MK, Prabowo-Gibran Usul Kepala BIN Turut Jadi Saksi

Celetukan itu muncul dalam barisan kubu Prabowo-Gibran muncul usai Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis minta supaya MK menghadiri Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam sidang sengketa pilpres ini.

"Ya itu spontan saja. Rekan kita yang tadi mengatakan itu di dalam sidang. Sebenarnya tidak ada surat yang kita sampaikan karena tiba-tiba tadi Pak Todung Mulya Lubis meminta kepada majelis untuk menghadirkan Kapolri," kata Yusril usai sidang sengketa pilpres selesai.

"Teman saya di sebelah menyeletuk, ya kalau minta Kapolri hadir, kami juga minta Kepala BIN dihadirkan juga oleh Mahkamah Konstitusi supaya adil dan balance," sambungnya.

Dipanggilnya BIN berbarengan dengan Kapolri disebut Yusril menghasilkan kondisi yang adil dan berimbang sebab bakal berkaitan dengan kemanan informasi penyelenggaraan pemilu.

Namun di datu sisi Yusril merasa pemanggilan baik untuk Kapolri dan BIN ini tidak relevan sebab tidak punya surat pemanggilan yang bersifat resmi.

"Enggak ada surat resmi, jadi teman saja nyeletuk ngomong," tuturnya.

Lebih lanjut pihaknya juga tak ingin menindaklanjuti pemanggilan itu karena MK sendiri sudah mengadakan rapat permusyawaratan hakim dan memutuskan hanya akan memanggil empat menteri pada Jumat pekan ini.