Mengapa 4 Menteri Jokowi Tidak Disumpah sebelum Beri Keterangan di Sidang MK? Ini Kata Hakim
Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Tri Rismaharini hadir di sidang MK sengketa Pilpres 2024.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Sri Juliati
"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensingkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," kata Muhadjir di persidangan, Jumat.
Muhadjir menegaskan, bansos sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan sekaligus menurunkan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem.
"Namun, perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal."
"Untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana seperti yang telah kami paparkan di atas," paparnya.
Keterangan Airlangga
Sementara itu, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto juga menegaskan program bansos digelontorkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino, gangguan rantai pasok global, dan daya beli masyarakat.
"Pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras menyasar pada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran 18,1 triliun," katanya di persidangan.
Bantuan ini, jelas Airlangga, disalurkan melalui Badan Pangan Nasional.
Kemudian bantuan langsung tunai El Nino, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah menggelontorkan dana 200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM terealisasi 7,5 triliun.
Ia menegaskan, program perlindungan sosial ini adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan serta mempertahankan kehidupan.
Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi.
"Pemerintah melakukan perlindungan sosial juga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan," tuturnya.
"Oleh karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun 2023, 2024 risiko dari pada El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan," tambah Airlangga.
Airlangga juga menegaskan, penetapan program pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Milani Resti, Mario Chritian S)
