TRIBUNNEWS.COM - Empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kesaksian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Empat menteri Jokowi yang hadir adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keempat menteri memberikan pernyataan terkait bantuan sosial (bansos) pemerintah yang dikucurkan menjelang Pilpres 2024.

Ada sedikit perbedaan jalannya sidang hari ini dibanding sebelumnya.

Biasanya para saksi maupun ahli yang akan memberikan keterangan, diambil sumpah terlebih dahulu.

Tetapi, tidak dengan keempat menteri.

Hakim MK, Arief Hidayat menjelaskan alasan empat menteri Jokowi tidak disumpah di sidang MK.

"Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana waktu dilantik menjadi menteri, melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini," ungkap Arief dalam sidang, dikutip dari YouTube MKRI.

"Jadi bapak menko dan ibu menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan," imbuhnya.

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Diberi Waktu Sampaikan Keterangan 20 Menit

Keterangan Muhadjir Effendy

Menko PMK, Muhadjir Effendy menjelaskan mengenai pelaksanaan bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah. 

Muhadjir memang tak menampik bahwa pelaksaan bansos ini kerap dikaitkan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

Namun, ia memastikan bahwa pemberian bansos yang dilakukan pemerintah tak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan pesta demokrasi. 

Sebab, kata Muhadjir, penyaluran bansos sudah diatur sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. 

Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan keterangan dalam persidangan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). 

"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensingkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," kata Muhadjir di persidangan, Jumat. 

Muhadjir menegaskan, bansos sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan sekaligus menurunkan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem. 

"Namun, perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal." 

"Untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana seperti yang telah kami paparkan di atas," paparnya. 

Keterangan Airlangga

Sementara itu, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto juga menegaskan program bansos digelontorkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino, gangguan rantai pasok global, dan daya beli masyarakat. 

"Pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras menyasar pada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran 18,1 triliun," katanya di persidangan. 

Bantuan ini, jelas Airlangga, disalurkan melalui Badan Pangan Nasional. 

Kemudian bantuan langsung tunai El Nino, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah menggelontorkan dana 200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM terealisasi 7,5 triliun.  

Ia menegaskan, program perlindungan sosial ini adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan serta mempertahankan kehidupan. 

Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi. 

"Pemerintah melakukan perlindungan sosial juga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan," tuturnya.

"Oleh karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun 2023, 2024 risiko dari pada El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan," tambah Airlangga.

Airlangga juga menegaskan, penetapan program pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Milani Resti, Mario Chritian S)