TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, persentase kemungkinan PDI Perjuangan (PDIP) merapat ke kubu Prabowo-Gibran masih 50 persen atau belum pasti.

Namun, Ujang mengatakan, kalau pun PDIP merapat ke kubu Prabowo-Gibran, maka akan terjadi rekonsiliasi di antara mereka.

"Saya melihat masih 50:50. Bisa bergabung, bisa juga tidak," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Sabtu (13/4/2024).

Sedangkan, kalau PDIP tidak jadi bergabung ke kubu Prabowo-Gibran, maka akan ada kesepakatan tertentu.

"Misalkan. 'Ya sudahlah, nanti PDIP untuk aman untuk jadi ketua DPR-nya, Puan'. Misalnya (PDIP) memilih untuk menjadi oposisi yang loyal, oposisi yang konstruktif, atau skema apa lah. Macam-macam skemanya," jelas Ujang.

Sebab, menurut Ujang, dalam politik segala hal bisa saja terjadi. Ia memberi contoh rekonsiliasi hubungan Prabowo dan Jokowi usai Pilpres 2019.

"Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana kemarin pertarungan Prabowo dengan Jokowi di 2019 tajam, keras, tetapi berujung pada rekonsiliasi," kata Ujang.

Hal yang sama, kata Ujang, berpotensi terjadi juga dengan hubungan PDIP dan kubu Prabowo-Gibran.

"Tetapi semuanya tergantung Megawati. Nanti PDIP akan melihat secara nasional mana yang lebih menguntungkan, apakah masuk ke koalisi Prabowo-Gibran ataukah menjadi oposisi," ungkapnya.

Baca juga: Bakal Ada Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dari Bali, Siapa?

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

"Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat," ungkapnya seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

"Diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah karena kompetisi untuk bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi," ujarnya.

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.