Tito Karnavian Curhat Anggaran Pikada Serentak Baru Cair 40 Persen, Padahal Tinggal 7 Bulan
Menurut Tito Karnavian, jika semua anggaran sudah cair, penyelenggara pemilu dapat lebih percaya diri dalam menggelar pilkada. Ia pun berharap sisa an
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lebih kurang tujuh bulan lagi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 digelar, namun baru 40 persen anggarannya yang dicairkan.
Sumber anggaran penyelenggaraan pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan 514 pemerintah daerah (pemda) sudah menandatangani Naskah Penerima Hibah daerah (NPHD) sebagai bentuk komitmen memberikan dana hibah pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.
Sedangkan untuk penandatangan komitmen NPHD ke Badan Pengawas Pemilu (2024) daerah sudah dilakukan 516 pemda atau setara dengan 95,56 persen.
Baca juga: PKB Pastikan Buat Poros Koalisi Lawan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat
Tito menegaskan, pihaknya sudah bekerja sejak 2022 agar NPHD tersebut dapat ditandatangani pemerintah daerah. Namun, sejauh ini baru 40 persen anggaran yang terealisasi.
"Sebanyak 40 persen diberikan di Tahun Anggaran 2023 dan kemudian sisanya 60 persen di Tahun Anggaran tahun ini," kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta, (2//5/2024)
"Tugas kami adalah ngejar-ngejarin daerah supaya anggaran untuk KPU daerah, Bawaslu daerah, semuanya sudah (bisa) di-deliver semua," sambungnya.
Baca juga: NasDem Buka Opsi Duetkan Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta 2024: Lagi Ditimbang-timbang
Adapun NPHD untuk KPU daerah mencapai Rp20,682 triliun. Sementara untuk Bawaslu daerah sebanyak Rp6,308 triliun. Angka itu belum termasuk anggaran untuk TNI-Polri terkait keamanan Pilkada 2024.
Menurut Tito Karnavian, jika semua anggaran sudah cair, penyelenggara pemilu dapat lebih percaya diri dalam menggelar pilkada. Ia pun berharap sisa anggaran yang belum terealisasi dapat dicairkan oleh pemda maksimal pada Juni mendatang.
"Karena teman-teman KPU daerah, mereka memerlukan biaya untuk mengeksekusi program-programnya. Bawaslu juga demikian, dan TNI-Polri juga perlu melakukan persiapan persiapan," pungkasnya.
