Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof Gayus Lumbuun menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak memiliki permasalahan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun tidak untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gayus Lumbuun sudah lama mengenal Prabowo.

Dia pernah bertugas sebagai koordinator hukum ketika Prabowo dicalonkan sebagai calon wakil presiden Megawati tahun 2009.

“Saya koordinator tim hukumnya. Saya memimpin mengenai proses hukum rencana itu. Jadi, artinya saya memahami sekali bagaimana sikap Ibu Bu Mega kepada Pak Prabowo ketika Ibu sebagai presiden pun beberapa hal saya catat,” ungkap Gayus saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Gedung Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Rekam Jejak Eko Patrio, Pelawak Jadi Calon Menteri Prabowo-Gibran, Sudah 4 Kali Jadi Anggota DPR

Gayus menegaskan, Megawati mendukung penuh Jokowi di berbagai jabatan pemerintahan mulai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI.

Namun, kekecewaan yang saat ini dirasakan Megawati pada Jokowi terutama menyangkut manuver politik mantan Wali Kota Solo itu yang bertolak belakang dengan partai meski sebelumnya menjadi kader banteng yang dibela habis-habisan.

"Tentu ada kekecewaan dari Bu Mega dengan benar-benar langkah Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Prabowo, saya tidak menemukan,” ucap Gayus.

Gayus Lumbuun mengatakan ada tujuh titik kekecewaan yang dirasakan Megawati kepada Jokowi.

Namun demikian, Prof Gayus hanya menyebutkan satu dari tujuh titik kekecewaan tersebut yakni Jokowi menolak status kader PDIP sebagai petugas partai saat menduduki jabatan publik.

“Di semua titik (kecewa), saya menemukan tujuh titik. Tadi, misalnya terakhir mengenai petugas partai,” katanya.

Baca juga: Masinton PDIP Sebut Gibran Gimik soal Rencana Konsultasi Megawati Susun Kabinet

Menurut Gayus, petugas partai merupakan hal yang prinsip tidak hanya di Indonesia.

Seluruh negara memiliki prinsip itu bahkan Megawati menyebut dirinya petugas partai. 

“Partai harus bisa menerima apa-apa yang dianggap oleh partai itu perlu dilakukan. Itu intinya,” kata Gayus.

Tugas dari petugas partai itu yang pertama memberikan atau mendapat saran dan dilakukan karena petugas partai yang sudah keluar menjadi seorang penentu di pemerintahan, itu kan juga tidak bisa diintervensi.

“Tapi kalau penasihat kan boleh. Pendapat kan boleh. Saran kan boleh. Seperti itu,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi kader partainya.

Sebab, Jokowi sudah berada di kubu Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDIP, yang benar saja," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Komarudin juga menyebut putra sulung Jokowi, Gibran berbohong. Sebab, dua kali menyatakan akan setia untuk tetap PDIP.

Namun, justru menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

"Tentang sikap Mas Gibran saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto). Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi dan itu benar (Gibran) berbohong, dua kali itu," ujar Komarudin.

Baca juga: Syarief Hasan Ungkap Alasan Demokrat Tak Dukung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2024

Komarudin menuturkan, DPP PDIP sudah dua kali memanggil Gibran untuk mengkonfirmasi mengenai statusnya.

"Kebetulan yang pertama saya panggil  dengan Pak Sekjen di lantai 2 ruang Pak Sekjen dan waktu itu beliau sendiri (Gibran) yang ngomong, bahwa dia sadar tahun depan bapaknya tidak presiden lagi, 'mau ke mana lagi saya pasti bersandar di PDIP'," ucapnya.

Kedua, kata Komarudin, Gibran juga menyatakan akan setia di PDIP saat berada di sekolah partai.

"Itu kan Ibu (Megawati Soekarnoputri) tanya Mas Gibran sama Bobby (Bobby Nasution), mau tetap di sini apa berpindah partai? Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDIP," ungkapnya.

Komarudin menambahkan, saat ini status Gibran sudah tak lagi jadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," tuturnya.