TRIBUNNEWS.COM - Ketua Steering Committee Rakernas V PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP kini telah memiliki cara sendiri untuk mencegah kadernya dicuri partai lain jelang Pilkada 2024.

Mengingat PDIP telah kehilangan tiga kadernya pada Pilpres 2024 lalu, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

Presiden Jokowi memang tak secara gamblang menyatakan keluar dari PDIP.

Namun kini PDIP sudah terang-terangan menyebut bahwa Jokowi sudah bukan bagian PDIP lagi.

Sementara Gibran, ia dikeluarkan dari PDIP setelah menjadi pasangan Prabowo Subianto, rival Ganjar Pranowo yang diusung PDIP di Pilpres 2024.

Lalu Bobby dikeluarkan PDIP karena ia mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, kini Bobby pun telah resmi menjadi kader Gerindra.

Menanggapi hal tersebut, Djarot menuturkan PDIP telah mengeluarkan surat tugas kepada kepala daerah dari internal partai.

Mereka diminta untuk melaksanakan konsolidasi di 3 pilar partai dan melakukan komunikasi politik di masing-masing wilayahnya.

Selain itu, mereka juga diminta untuk turun ke lapangan dan partai akan melihat elektabilitas mereka berdasarkan hasil survei internal.

"PDIP mengeluarkan surat tugas. Bukan rekomendasi, tapi surat tugas kepada kepala-kepala daerah dari internal partai yang dianggap berhasil."

"Ini dimaksudkan bahwa mereka mendapatkan betul-betul penugasan dari DPP partai," terang Djarot, dilansir Kompas.com, Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Pengamat Nilai Ada Aroma Amarah Menyelimuti Rakernas V PDIP

Menurut Djarot, hal itu dilakukan agar tidak ada lagi kader PDIP yang dicuri partai lain.

Karena dalam politik PDIP terdapat prinsip kesetiaan pada partai, rakyat, dan konstitusi.

"Karena, kalau enggak begitu, tadi bener istilahnya apa, dicuri atau di apa tadi, mencurikan diri."

"Ini komitmen kami, karena di dalam politik PDI-P ada kesetiaan bukan hanya kesetiaan terhadap partai, tapi kesetiaan kepada rakyat dan konstitusi," jelas Djarot.

Hari Ini Rakernas Ke-V, PDIP Tak Undang Jokowi

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang berlangsung mulai hari ini Jumat (24/5/2024) hingga Minggu (26/5/2024) di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Rakernas V PDIP ini mengambil tema ‘Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’ dengab sub tema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya.

Dalam Rakernas Kelima PDI Perjuangan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak diundang.

Ini merupakan kali pertama Jokowi tak hadir dalam acara besar partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Sebab, kini Jokowi disebut bukan lagi kader PDIP.

Baca juga: PDIP Undang Menteri Jokowi dan Pimpinan Partai Pendukung Ganjar-Mahfud di Rakernas V 

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, jika yang diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V pada 24 sampai 26 Mei 2024 yakni mereka yang menjaga demokrasi hukum dan yang mau menegakkan hukum.

Hal itu ditegaskan Hasto menanggapi mengenai kabar Presiden RI Jokowi tak diundang dalam Rakernas ke-V PDIP di Kawasan Ancol, Jakarta.

Awalnya, Hasto menjelaskan, jika Rakernas ke-V ini diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan.

Di lain sisi, juga publik telah merekam jika Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang paling brutal.

"Dan itu terakam kuat dalam memori publik, terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK," kata Hasto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Jokowi di Yogyakarta Tak Hadiri Rakernas PDIP

Terlebih hal itu, kata Hasto, ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024.

Hal itu lah, politisi asal Yogyakarta ini menilai, menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-V yakni yang memiliki semangat dalam menjaga hukum.

"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujarnya.

Dia juga menegaskan, jika PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah.

Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.

"Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V," jelas Hasto.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com/Vitorio Mantalean)