Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan dan harus menjadi perhatian.

Ada beberapa kerawanan seperti distribusi logistik, politik uang, hingga netralitas aparatur sipil negara.

Distribusi logistik di tanah Papua terkendala karena letak geografis.

Pada November 2024, ungkap Bagja, gelombang air laut di timur dan barat perlu diperhatikan.

Selain itu, wilayah Papua juga terletak di pegunungan.

Kemudian, isu politik uang, ia menilai praktik hal itu berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial, mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hingga masa tenang jelang pemungutan suara.

Baca juga: Sidang Sengketa Pileg, Mantan Hakim MK Ungkit Transaksi Politik Anggota KPU-Bawaslu dengan Parpol

“Politik uang memang susah untuk ditelisik, begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi," ujar Bagja dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).

Isu lainnya, sebut Bagja, adalah potensi petahana kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk PJ kepala daerah.

Dia mengingatkan aturan terhadap Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) harus dipatuhi dengan benar.

Baca juga: Bawaslu Harap Banyak Masyarakat Terlibat Memantau Praktik Kecurangan Pilkada 2024

“Ini harus kita sampaikan kepada teman-teman PJ kepala daerah yang mau maju tentu harus memperhatikan beberapa hal," kata dia.

Kemudian terkait netralitas ASN, Bagja memandang hal itu berpotensi terjadi salam penyelenggaraan pilkada.

Netralitas ASN, salah satunya hadir dari potensi majunya elit birokrat daerah yang memiliki jabatan strategi untuk maju dalam kontestasi.