TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Jakarta bak bunga desa yang mekar yang diperebutkan para jejaka.

Para kandidat calon gubernur dan partai politik ingin berkoalisi dengan PKS dan mendapatkan dukungan di Pilkada Jakarta.

Terbaru, Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga ingin berkoalisi dengan PKS di Pilkada DKI Jakarta.

KIM adalah koalisi partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Koalisi ini terdiri dari sejumlah partai politik seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan partai-partai kecil lainnya.

PKS Diajak Gabung KIM

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan pihaknya mendapat tawaran untuk bergabung dengan partai-partai yang ada di KIM untuk memenangkan Pilgub  Jakarta 2024.

Bahkan Syaikhu mengklaim pihaknya mendapat tawaran bakal Cawagub untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Namun pihaknya saat ini masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Di sisi lain, PKS juga sedang membuka komunikasi kepada Anies Baswedan dan PKB agar kadernya bisa dipilih sebagai cawagub Anies.

"Makanya sedang kita coba, analisis, kita kaji mana kira-kira yang nanti paling maslahat, kira-kira gitu," ujar Syaikhu di Kantor DPP PKS, Selasa (18/6/2024).

Baca juga: Anies Baswedan Kurban Sapi ke PKS, HNW Pastikan Tak ada Kaitannya dengan Pilkada Jakarta

Syaikhu menjelaskan, pihaknya sudah mempersiapkan kader terbaik untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Salah satunya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Ia berharap ada kader PKS bisa dipilih menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilgub Jakarta nanti.

"Kami berharap pendamping Pak Anies ini kader PKS. Harapan kami begitu," ujarnya.

Dua Alasan PKS Diincar

Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dijelaskan setiap partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh 20 persen kursi di DPRD untuk bisa mengusung kandidat.

Di Jakarta jumlah kursi DPRD-nya sebanyak 106.

Dengan begitu partai yang hendak mendaftarkan kandidat perlu memiliki sekurang-kurangnya minimal 22 kursi di DPRD Jakarta atau 20 persen dari 106 kursi di DPRD Provinsi Jakarta.

PKS merupakan partai pemenang Pileg DPRD Jakarta 2024 dengan memperoleh 1.012.028 suara atau 16,68 persen.

Dengan kata lain PKS memperoleh 18 kursi di DPRD Jakarta.

Sehingga PKS hanya butuh empat kursi untuk bisa mengusung cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta.

Hal ini membuat partai politik dan para calon gubernur untuk mendekati PKS agar memperoleh dukungan.

Perolehan kursi partai politik di DPRD Jakarta di Pemilu 2024: 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 470.682 suara (10 kursi)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 728.297 suara (14 kursi)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 850.174 suara (15 kursi)
Partai Golongan Karya (Golkar): 517.819 suara (10 kursi)
Partai NasDem: 545.235 suara (11 kursi)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 1.012.028 suara (18 kursi)
Partai Amanat Nasional (PAN): 455.906 suara (10 kursi)
Partai Demokrat: 444.314 suara (8 kursi)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 465.936 suara (8 kursi)
Partai Perindo: 160.203 suara (1 kursi)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 153.240 suara (1 kursi).

Partai Paling Loyal Pemilihnya

Dari sekian banyak partai politik di tanah air, pemilih PKS adalah paling loyal.

Hal itu mengacu pada berbagai hasil riset dan pendapat pakar politik saat pemilu dan pilkada.

Inilah yang menjadi basis pemilih PKS sehingga beberapa kali pemilu PKS kerap masuk tiga besar di Pemilu Jakarta.

Misalnya hasil survei Litbang Kompas pascapencoblosan pada 14 Februari 2024 menunjukkan tingkat loyalitas pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 relatif tinggi.

Pada survei pascapencoblosan ini, sebanyak 70,2 persen responden pemilih PKS adalah sekaligus pemilih partai pada edisi Pemilu 2019.

Pada survei Januari 2022, misalnya, tingkat loyalitas pemilih partai yang berbasis pemilih Muslim perkotaan dan terdidik ini mencapai 75 persen. Angka ini relatif konsisten dengan beberapa survei yang dilakukan Litbang Kompas berikutnya.

Dengan kata lain, dari sembilan partai politik pemilik kursi DPR, PKS menjadi partai politik dengan tingkat loyaslitas pemilih yang relatif tinggi.

Termasuk di Jakarta, Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan PKS dan PDIP memiliki pemilih loyal di Jakarta.

"PDIP-PKS akan sulit dikalahkan di DKJ (Daerah Khusus Jakarta) siapapun calonnya yang mereka usung," kata Ray kepada Tribunnews.com, Kamis (13/6/2024).

 Ray menyebut bahwa kekuatannya bukan lagi terletak pada siapa calonnya, namun pemilih setia PDIP dan PKS.

"Koalisi PDIP-PKS bukan saja akan berdampak di DKJ tapi akan punya gaung di tingkat nasional," ujarnya.

Terlebih, kata dia, jika PDIP dan PKS akan bersatu di tingkat nasional untuk menjadi oposisi Pemerintahan Prabowo Subianto.

"Maka, bak kata pepatah: sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Bahkan 3 pulau. Pulau menang di DKJ, pulau oposisi nasional, pulau elektoral di 2029," ungkap Ray.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, tak masalah jika partainya bekerja sama dengan PDIP di Pilkada Jakarta 2024.

Jazuli menyebut PKS tidak pernah bermusuhan dengan partai politik (parpol) manapun termasuk PDIP.

"PDIP adalah salah satu partai politik di Indonesia, saya kira PKS tidak pernah bermusuhan dengan partai apapun yang ada di Indonesia ini," kata Jazuli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Meskipun, kata dia, setiap parpol memiliki platform perjuangan yang berbeda. Namun, dia meyakini semuanya menyepakati Pancasila.

"Walaupun mungkin platformnya berbeda tapi Pancasila konstitusi semua sudah kita sepakati," ujar Jazuli.

Jazuli menjelaskan PKS pernah berkoalisi dengan PDIP. Hal itu ketika mengusung Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wali Kota Solo.

"Saya sering ambil contoh Pak Jokowi itu kalian ingat enggak, pernah jadi wali kota di mana? (Solo) Kamu cek siapa yang mencalonkan Wali Kota Solo waktu jaman Pak Jokowi, PKS salah satunya bersama PDIP," ucapnya.