Mahfud MD Sebut Komisioner KPU Tak Layak Urus Pilkada, Komisi II: Kalau Pergantian Sekarang Repot
Mahfud menilai kalau komisioner KPU RI menjadi salah satu pihak yang tak layak mengurus Pilkada 2024 yang memiliki dampak jangka panjang.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera merespons soal cuitan mantan Menko Polhukam RI Prof Mahfud MD yang menyoroti kinerja komisioner KPU RI belakangan ini.
Mahfud menyinggung soal beberapa fasilitas mewah yang dimiliki komisioner KPU RI mulai dari pesawat jet, kepemilikan mobil hingga jatah fasilitas asusila.
Baca juga: Komisi II Bakal Panggil KPU RI Bahas PKPU Pilkada 2024 Pekan Ini
Atas kondisi itu, Mahfud menilai kalau komisioner KPU RI menjadi salah satu pihak yang tak layak mengurus Pilkada 2024 yang memiliki dampak jangka panjang.
Menanggapi itu, Mardani menyatakan sejatinya tidak mudah bagi pemerintah dan juga DPR RI dalam memutuskan pergantian komisioner suatu lembaga termasuk KPU RI.
"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," kata Mardani kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7/2024).
Baca juga: Anies Diyakini Berpotensi Menang di Pilkada Jakarta Jika Berpasangan dengan Calon dari PDIP
Terlebih KPU RI dalam waktu dekat akan mengurus Pilkada serentak yang sudah dalam hitungan bulan.
Sehingga menurut Ketua DPP PKS itu, akan sangat menyusahkan jika pergantian komisioner KPU RI dilakukan pada hari-hari ini.
"Kalau Pilkada kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek," kata Mardani.
"Kita tetap menghargai semangat pak Mahfud tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan, akan berantakan (Pilkadanya)," ujar dia.
Meski begitu, Mardani mengakui kalau kondisi yang terjadi belakangan ini di KPU RI akan menjadi catatan khusus bagi Komisi II DPR RI.
Dirinya bahkan mengibaratkan kalau keadaan di KPU RI pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU itu merupakan tamparan bagi Komisi II.
Kata dia, DPR RI ke depan harus betul-betul bisa memastikan akuntabilitas para calon komisioner KPU RI.
"Tentu ini buat saya tamparan bagi kita semua wabil khusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas, dalam memilih para komisioner KPU RI," tandas dia.
