Selain itu, kata dia, hal tersebut juga terkait dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan Gakkumdu.

Namun demikian, hal itu tidak berlaku bagi pejabat yang sudah pensiun sebelum Pilkada serentak 2024 berlangsung.

"Tapi yang belum pensiun TNI Polri seyogyanya tetap termasuk Kajati tetap karena harus menangani Gakkumdu nantinya. Harus tetap di situ. Nanti akan saya sampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri, maupun Pak JA supaya tetap dipertahankan sampai dengan Pilkada Serentak selesai," kata dia.

Di samping itu, Hadi juga mengatakan para Komandan TNI Polri yang bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaran Pilkada juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI-Polri.

Nilai-nilai netralitas, kata Hadi, harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan harus menjadi budaya serta kesadaran pribadi.

"Agar pilkada menjadi pilkada yang berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat dan di mata dunia. Kita harus jaga itu semuanya. Berarti kita semuanya memiliki komitmen untuk menjaga itu," kata dia.

Ia menjelaskan kekuatan personel TNI dan Polri dikurangi personel yang bertugas di Papua, kata dia, telah dibagi habis di 514 Kabupaten Kota dalam rangka pengamanan Pilkada Serenrak 2024.

TNI, Polri, termasuk BIN, BAIS, Bareskrim maupun Baharkam, juga bertugas untuk mengantisipasi dan memitigasi permasalahan yang ada.

Hal tersebut termasuk memetakan wilayah yang berpotensi konflik guna antisipasi terjadinya gangguan keamanan.

Tak hanya itu, TNI dan Polri juga tetap harus menjaga kondusifitas keamanan di wilayah masing-masing pada saat terjadi sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Api kecil harus kita padamkan dengan humanis. Tidak usah dengan keras. Bahasanya juga bahasa halus untuk bisa memadamkan api tersebut. Saya yakin TNI Polri sudah profesional terhadap itu," kata Hadi.