TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengomentari pernyataan yang dilontarkan Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni.

Sahroni menyebut NasDem bisa saja membatalkan dukungannya kepada eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

Merespons hal tersebut, Ujang menyebut tak ada dukungan yang gratis, meski sebelumnya NasDem mengumumkan mendukung Anies untuk berkontestasi di Jakarta.

"Dukungan itu tidak ada yang gratis, no free lunch dan tidak ada yang ikhlas walaupun memang NasDem seminggu yang lalu mengatakan dukungannya kepada Anies untuk maju tanpa katakanlah mengusulkan calon wakil gubernurnya."

"Tetapi sekali lagi di politik itu tidak ada yang gratis, tidak ada yang ikhlas, semua tentu berbalut kepada kepentingan," ucap Ujang dalam acara Kompas Petang dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, Ujang mengatakan, dalam konteks yang disampaikan Sahroni, bisa jadi Anies melakukan tindakan yang melebihi batas (offside).

Misalnya, Anies dianggap tidak memberikan laporan kepada NasDem setelah diberikan dukungan tersebut.

Menurut Ujang, Sahroni tak akan mengungkapkan pernyataan tersebut apabila tak ada perintah dari partai.

"Bisa jadi dalam konteks pernyataannya Pak Sahroni tersebut mungkin, ya, Anies dianggap offside gitu," ucap Ujang.

"Anies dianggap, ya, tidak lapor atau berjalan sendiri tanpa komunikasi misalkan dengan NasDem itu bisa terjadi sehingga tidak ada asap, tidak ada api."

"Tidak ada pernyataan Sahroni kalau tidak ada mohon maaf, ya, perintah dari partai untuk mengatakan itu," lanjutnya.

Baca juga: Saling Rangkul di Acara Perindo, Anies Ungkap Isi Obrolannya dengan Sandiaga Uno

Ia meyakini apa yang disampaikan Sahroni merupakan sikap dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Kemudian segala situasi pada Pilkada Jakarta, jelas Ujang, sampai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti masih dinamis.

"Saya meyakini seperti itu, ya, sikap partai dan tidak ada yang salah dari pernyataannya Sahroni tersebut," kata Ujang.

"Kenapa? Ya, semuanya memang masih dinamis, semua apa pun bisa terjadi, ya, dalam politik di detik-detik akhir bisa mencalonkan bisa juga tidak."

"Dan itu adalah sebenarnya format umum dalam konteks koalisi di Indonesia. Semua tidak ada yang pasti dalam konteks sebelum didaftarkan di KPU nanti di 27 hingga 29 Agustus (2024)," paparnya.

Mengenai dukungan yang tidak gratis, Ujang menyebut ada kalkulasi yang dibangun oleh NasDem dalam dukungannya kepada Anies Baswedan.

NasDem tentu menghitung kompensasi apa yang akan mereka peroleh.

Hal serupa, menurut Ujang, dilakukan juga oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menawarkan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Anies.

Begitu pula dengan PDI Perjuangan (PDIP) yang saat ini sedang menimbang-nimbang apakah akan mendukung Anies atau tidak di Jakarta.

"Ada kalkulasi yang tentu rasional yang dibangun oleh NasDem, kalau menang mungkin potensi menangnya tinggi. Tetapi kan apa kira-kira yang akan didapatkan oleh Partai NasDem? Sama juga seperti PKS ketika mengusung Anies kan menawarkan calon wakil gubernurnya Sohibul Iman."

"Lalu PDIP pun pasti akan sama, kalau mendukung Anies kira-kira siapa calon wakil gubernurnya? Apakah dari PDIP atau seperti apa? Oleh karena itu, saya melihat semuanya pasti ada kalkulasi-kalkulasi politik yang rasional dan tentu ada kompensasi-kompensasi atau power sharing, ya, dalam konteks Pilkada DKJ tersebut," tuturnya.

Pernyataan Ahmad Sahroni

Diberitakan sebelumnya, Ahmad Sahroni menyebut keputusan partainya untuk mengusung Anies masih bisa berubah hingga pendaftaran di KPU mendatang.

"Bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan (dukungan ke Anies) untuk pendaftaran," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ia mengingatkan, para calon kepala daerah yang telah memegang rekomendasi dari NasDem masih bisa dibatalkan.

Aturan ini tidak hanya berlaku kepada Anies Baswedan saja.

"Yang udah ditetapin misalnya. Belum tentu juga. Yang ditetapin, oke, akan daftar."

"Karena politik itu sangat dinamis. Lu boleh megang rekomendasi. Tau-tau rekomendasi dibatalin. Who knows?," ucapnya.

Sahroni mengaku tak tahu apakah Anies sudah memperoleh surat rekomendasi dari NasDem.

Hanya saja, dirinya mengingatkan dukungan masih bersifat dinamis.

"I don't know, saya belum tau karena saya bukan Bappilu. Mana sih suratnya, mana suratnya? Gue sebagai orang NasDem aja belum tahu."

"Karena bukan di Bappilu gue, ya. Jadi, semua sangat dinamis," ungkap Sahroni.

Ia kembali mengingatkan bahwa keputusan dukungan NasDem kepada Anies masih bisa berubah.

Keputusan final soal dukungan pada Pilkada 2024, ucap Sahroni, nantinya akan diketok oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

"Enggak kan pertimbangannya ada di ketua umum, bukan di saya. Tapi semua ketua umum. Mau lanjut tetap sampai pendaftaran, atau ada yang ganti. Atau ada proses yang lain."

"Tapi yang pasti, temen-temen harus sadari bahwa ini proses dinamika politik sangat dinamis. Jadi, naik turun kadang dia. Dan mudah-mudahan kalau sampe ujung sampai daftar, ya," tuturnya.

(Tribunnews.com/Deni/Igman)