Ia mengatakan terdapat tiga pihak yang bisa meminta perbantuan baik pasukan maupum alutsista TNI.

Pertama, Kasatwil Polri misalnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro tingkat Kabupaten/Kota, Kapolda di tingkat Provinsi.

Kedua, Kepala Daerah.

Ketiga, Dansatkowil TNI.

"Pertama oleh Kasatwil Polri memang ketika ada keterbatasan personel dan alutaista dan melihat situasi perlu bantuan, itu bisa dilakukan," kata dia.

"Mekanismenya secara berjenjang itu dilaporkan ke atas sampai ke Pak Kapolda dan Pak Kapolri. TNI pun ketika mendapat info itu segera melaporkan 1 x 24 jam dilaporkan bentuk tertulis dilaporkan secara berjenjang ke Pangkotama, Pangkogabwilhan, sampai kepada Panglima TNI untuk dikoordinasikan ke lebih atasnya," sambung dia.

Begitu juga Kepala Daerah.

Khairil melanjutkan, sesuai Undang-Undang Kepala Daerah bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian, mereka juga bisa meminta bantuan TNI secara berjenjang.

"Atau oleh Dansatkowil. Ketika memang perhitungan atau assesment yang dilakukan itu mengakibatkan mungkin kerugian personel atau harta yang lebih besar itu bisa dilakukan untuk pengerahan pasukan, baru kemudian dilaporkan secara berjenjang ke atas," kata dia.

"Tentunya setelah pasukan diturunkan dilaporkan secara berjenjang, dari Pangkotama, Pangkogab, sampai ke Panglima TNI. Begitu juga Polri untuk bisa didiskusikan, dibicarkaan sampai ke atas bagaimana untuk tambahan pasukan tersebut," sambung dia.

Selain itu, TNI juga menyiapkan mitigasi untuk kerawanan bencana alam.

Ia mengatakan salah satu yang berpotensi rawan bencana adalah Gunung Lewotobi di Flores Timur.

"Berarti antisipasi kita adalah, ketika nanti Pemilukada ada letusan, sampai mana, seperti apa, evakuasi di mana itu harus sudah disiapkan," kata dia.

"Termasuk juga longsor atau banjir, yang beberapa bulan lalu terjadi di Bali, NTB, dan NTT. Harus disiapkan. Karena pengalaman pemilu kemarin ada yang diulang juga karena kondisi banjir," sambung dia.