Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Total sebanyak 6.615 personel TNI baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara disiapkan untuk operasi perbantuan dalam Pilkada 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Khairil Lubis mengatakan jumlah tersebut disiapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Bali, Selasa (30/7/2024).

"Di daerah Bali 1.602 personel baik dari darat, laut, dan udara. Kemudian di NTB 1.904 personel darat, laut, dan udara. Tentu lebih pada posisi angkatan darat yang lebih banyak. Dan kekuatan di NTT 3.019 personel. Jadi personel-personel ini yang sudah disiapkan," kata Khairil.

Baca juga: Gusti Bhre Lakukan Pertemuan dengan 6 Parpol, Apresiasi Didukung Maju Pilkada Solo 2024

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan alutsista.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, pihaknya telah menyiapkan berbagai jenis alutsista untuk operasi perbantuan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Alutsista tersebut di antaranya kendaraan taktis dan kendaraan tempur.

Sementara itu untuk angkutan laut TNI telah menyiapkan kapal Landing Ship Tank (LST) kelas AT dan kapal LST kelas Frosch.

Untuk angkutan udara, TNI telah memyiapkan Pesawat C-130, Pesawat CN-295, Pesawat NC-212, Pesawat B-737, dan Helikopter.

"Alutsita yang kita siapkan, tergantung kalau memang ada permintaan lebih kita juga bisa gerakkan. Terutama mendekati pelaksanaan-pelaksanaan untuk dukungan logistik biasanya itu sering terjadi dalam setiap pemilu, kita juga siap," kata dia.

Ia juga menjelaskan mekanisme perbantuan TNI.

Apabila terjadi kerawanan di lapangan, maka pihak terkait harus segera minta perbantuan untuk tambahan personel.

Baca juga: 3 Sosok Diusulkan Dampingi Bhre di Pilkada Solo 2024, Ada Sekar Tandjung hingga Abdul Kadir

Untuk itu, kata dia, Personel TNI bisa melihat Keputusan Panglima TNI tahun 2020.

Ia mengatakan terdapat tiga pihak yang bisa meminta perbantuan baik pasukan maupum alutsista TNI.

Pertama, Kasatwil Polri misalnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro tingkat Kabupaten/Kota, Kapolda di tingkat Provinsi.

Kedua, Kepala Daerah.

Ketiga, Dansatkowil TNI.

"Pertama oleh Kasatwil Polri memang ketika ada keterbatasan personel dan alutaista dan melihat situasi perlu bantuan, itu bisa dilakukan," kata dia.

"Mekanismenya secara berjenjang itu dilaporkan ke atas sampai ke Pak Kapolda dan Pak Kapolri. TNI pun ketika mendapat info itu segera melaporkan 1 x 24 jam dilaporkan bentuk tertulis dilaporkan secara berjenjang ke Pangkotama, Pangkogabwilhan, sampai kepada Panglima TNI untuk dikoordinasikan ke lebih atasnya," sambung dia.

Begitu juga Kepala Daerah.

Khairil melanjutkan, sesuai Undang-Undang Kepala Daerah bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian, mereka juga bisa meminta bantuan TNI secara berjenjang.

"Atau oleh Dansatkowil. Ketika memang perhitungan atau assesment yang dilakukan itu mengakibatkan mungkin kerugian personel atau harta yang lebih besar itu bisa dilakukan untuk pengerahan pasukan, baru kemudian dilaporkan secara berjenjang ke atas," kata dia.

"Tentunya setelah pasukan diturunkan dilaporkan secara berjenjang, dari Pangkotama, Pangkogab, sampai ke Panglima TNI. Begitu juga Polri untuk bisa didiskusikan, dibicarkaan sampai ke atas bagaimana untuk tambahan pasukan tersebut," sambung dia.

Selain itu, TNI juga menyiapkan mitigasi untuk kerawanan bencana alam.

Ia mengatakan salah satu yang berpotensi rawan bencana adalah Gunung Lewotobi di Flores Timur.

"Berarti antisipasi kita adalah, ketika nanti Pemilukada ada letusan, sampai mana, seperti apa, evakuasi di mana itu harus sudah disiapkan," kata dia.

"Termasuk juga longsor atau banjir, yang beberapa bulan lalu terjadi di Bali, NTB, dan NTT. Harus disiapkan. Karena pengalaman pemilu kemarin ada yang diulang juga karena kondisi banjir," sambung dia.