Ridwan Kamil Batal Lawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta, Kans Ahok dan Calon Independen Menguat
Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil kemungkinan batal melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil kemungkinan batal melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.
Pasalnya satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tampaknya akan ikut bersaing di Pilkada Jakarta.
Dharma Pongrekun dan Kun Wardana bakal maju di Pilkada Jakarta 2024 melalui jalur independen (non partai).
Pasangan Dharm-Kun telah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPUD Jakarta.
Dharma-Kun bisa mendaftar sebagai peserta Pilkada Jakarta 2024 jalur independen bersamaan dengan pendaftaran calon dari jalur parpol yang dibuka pada 27-29 Agustus 2024.
"(Dharma-Kun) tinggal mendaftar di tanggal 27-29 Agustus 2024. Nanti satu tahap lagi tanggal 19, kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan," ujar Ketua Bidang Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Dody Wijaya di KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Sebelumnya Tak Lolos
Sebagai informasi, Dharma-Kun sebelumnya dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi faktual pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan pencalonan.
Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai pengecekan tim verifikator di lapangan.
Setelah melakukan perbaikan, mereka berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan.
"Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi, data yang memenuhi syarat ada 494.467. Ditotal dengan verifikasi faktual pertama 183.001 menjadi 677.468 syarat dukungan," jelas Dody.
Ridwan Kamil Tak Mau Lawan Kotak Kosong
Sebelumnya Ridwan Kamil yang dicalonkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini mengatakan ketidaksukaannya jika harus menghadapi kotak kosong dalam Pilkada Jakarta 2024.
"Ada kotak kosong, mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya, saya enggak suka, kalau melawan kotak kosong. Nanti debatnya sama siapa?" ujar Ridwan Kamil di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Kamis (8/8/2024) malam.
Kang Emil juga mengaku belum memikirkan cara menghadapi kotak kosong dalam debat, dan menilai hal tersebut sulit dilakukan serta tidak terbayangkan olehnya.
"Makanya idealnya, kalau bisa, tidak dengan kotak kosong," imbuh dia.
KIM merupakan partai pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, empat partai nonparlemen yaitu PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, dan Prima.
KIM telah resmi mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub pada Pilkada Jakarta 2024.
Apakah Lawan Ahok?
Namun nasib berbeda dialami bakal calon gubernur Anies Baswedan.
Peluangnya maju di Pilkada Jakarta 2024 kian menipis setelah PKS dan Partai Nasdem mulai menjauh.
Dua parpol ini awalnya mendukung Anies.
PKS kini membuka kran berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.
Kini tinggal PDIP yang belum memutuskan siapa calonnya di Pilkada Jakarta.
PDIP harus berkoalisi dengan partai lain seperti Nasdem dan PKB untuk mengusung calon gubernur.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan partainya tak mungkin mengusung orang lain selama kadernya siap untuk maju berkontestasi.
Hal ini merespons kemungkinan PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jakarta 2024.
"PDIP tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap," kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Ahok menjelaskan, PDIP merupakan partai pelopor dan kader, yakni semua anggotanya dikader untuk menjadi pemimpin.
"Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya seperti itu di PDIP," ujarnya.
PDIP Intens Komunikasi dengan PKS dan PKB
Ahok mengatakan partainya intens komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pilkada Jakarta 2024.
Meski begitu, dirinya tak mengetahui persis isi pembicaraan atau komunikasi tersebut.
Sebab kata dia, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang lebih paham.
"Saya tidak tahu persis tapi dari Sekjen, Pilkada, mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai, yang terutama dengan PKS dan PKB. Saya kira itu," kata Ahok kemarin.
Ia lantas ditanya soal nama-nama yang mengerucut diusung oleh PDI-P di Pilkada Jakarta.
Secara spesifik, wartawan bertanya bagaimana dengan namanya yang juga masuk dalam bursa calon gubernur.
Terkait itu, Ahok pun mengaku siap apabila diperintahkan PDI-P untuk maju Pilkada Jakarta 2024.
"Kalau Pilkada ke mana pun saya siap-siap saja, dperintah saya siap," ungkap Ahok.
Lebih jauh, ia juga menjawab soal kans PDI-P mengusung rivalnya di Pilkada Jakarta 2017 lalu, Anies Baswedan.
Ahok mengatakan, PDI-P kemungkinan akan memprioritaskan kader partainya terlebih dulu untuk diusung sebagai calon kepala daerah.
Jika tak punya kader potensial, lanjut Ahok, baru lah PDI-P akan melirik tokoh atau kader partai lain.
"Jadi kita itu yang saya tahu PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih," jawab Ahok.
Jika Ahok yang akhirnya dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta.
Maka nantinya Ahok akan berhadapan dengan Ridwan Kamil yang diusung KIM Plus.
Untuk mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta maka setidaknya partai politik wajib memiliki minimal 22 kursi di DPRD Jakarta hasil Pemili 2024.
Saat ini, kursi PDIP di DPRD Jakarta adalah 15 kursi sehingga butuh minimal 7 kursi dari partai lain.
Sejauh ini, kata Ahok, PDIP berkomunikasi dengan PKB dan PKS agar bisa mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta.
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 470.682 suara (10 kursi)
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 728.297 suara (14 kursi)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 850.174 suara (15 kursi)
- Partai Golongan Karya (Golkar): 517.819 suara (10 kursi)
- Partai NasDem: 545.235 suara (11 kursi)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 1.012.028 suara (18 kursi)
- Partai Amanat Nasional (PAN): 455.906 suara (10 kursi)
- Partai Demokrat: 444.314 suara (8 kursi)
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 465.936 suara (8 kursi)
- Partai Perindo: 160.203 suara (1 kursi)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 153.240 suara suara (1 kursi).