Nasib Duet Dharma-Kun di Pilkada Jakarta Ditentukan Besok lewat Rapat Pleno KPU Jakarta
Nasib Dharma-Kun dalam pencalonannya sebagai calon independen di Pilkada Jakarta bakal ditentukan besok lewat rapat pleno KPU Jakarta.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Wahyu Gilang Putranto
![Nasib Duet Dharma-Kun di Pilkada Jakarta Ditentukan Besok lewat Rapat Pleno KPU Jakarta](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/dharma-pongrekun-kun-wardana-abyoto.jpg)
TRIBUNNEWS.COM - Nasib Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto sebagai calon independen di Pilkada Jakarta bakal ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta pada Senin (19/8/2024).
Adapun rapat pleno ini menyikapi adanya laporan dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk pencalonan Dharma-Kun sebagai calon independen.
"Tentu kami akan melihat dan mengambil keputusan dalam rapat pleno karena itu harus ditentukan dalam rapat plenon nanti tanggal 19 Agustus, kami akan menggelar rapat pleno ketua dan anggota KPU DKI Jakarta," ujar Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Dody Wijaya pada konferensi pers di kantornya di Salemba, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/8/2024).
Dody menegaskan pihaknya tidak bisa serta-merta membatalkan pencalonan Dharma-Kun meski adanya laporan dugaan pencatutan KTP warga Jakarta.
Dia mengungkapkan seluruh putusan bakal diumumkan setelah rapat pleno digelar.
"Ya tentu kami nanti akan timbang hal-hal tersebut, dan kami akan bahas dalam rapat pleno KPU. Saya nggak bisa berikan kesimpulan terlalu dini nanti, (rapat pleno digelar) tanggal 19 Agustus," tegasnya.
Tak cuma itu, Dody juga mengungkapkan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta terkait dugaan pencatutan KTP tersebut.
Dia meminta agar masyarakat melapor ke Bawaslu Jakarta atau help desk KPU Jakarta jika KTP-nya dicatut untuk pencalonan calon independen.
Baca juga: Pakar Sebut Pencatutan NIK Untuk Dukung Dharma-Kun Berpotensi Langgar UU Pilkada Hingga UU ITE
Di sisi lain, Dody menegaskan tidak terburu-burunya KPU Jakarta untuk membatalkan Dharma-Kun sebagai calon independen juga demi menegakan keadilan dan bersikap fair.
"Tentu kan kita harus bersikap adil juga, fair juga dengan peserta pemilu ini, karena kan mereka juga bisa bersengketa lagi, menggugat kembali, dan sebagainya."
"Nah, hal-hal itu tentu kami timbang seperti apa nanti rekomendasi dari Bawaslu, kita lihat PKPU, aturan main seperti apa, UU Pilkada seperti apa, dan kami hormati proses-proses kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran yang lain ya monggo saja," beber Dody.
Sebelumnya, dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk pencalonan Dharma-Kun mencuat di media sosial.
Para netizen mengungkapkan mereka tidak pernah didatangi dan dimintai data oleh tim Dharma-Kun.
Bahkan, pencatutan ini diduga juga dialami oleh dua anak Anies Baswedan, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan.