Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut menyorot persoalan dugaan pencatutan data NIK KTP warga DKI Jakarta oleh calon perseorangan independen.

Hasto mengatakan hal itu bukan lagi sebuah dugaan, tapi benar adanya dan sebelumnya sudah pernah juga terjadi kasus serupa di Solo.

Baca juga: Pakar Sebut Pencatutan NIK Untuk Dukung Dharma-Kun Berpotensi Langgar UU Pilkada Hingga UU ITE

“Itu pernah terjadi di Solo. Jadi itu bukan dugaan pencatutan, itu pencatutan. Karena Ketua DPC kami pun KTP-nya diikutkan,” kata Hasto di kawasan Plaza Timur Senayan, GBK, Minggu (18/8/2024).

Meski begitu Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut soal pencatutan di Solo seperti yang ia sebutkan itu.

Ia lalu menegaskan PDIP menentang proses dugaan pencatutan itu sebab dinilai membungkam suara rakyat. Ia berharap proses demokrasi dalam pilkada bisa berjalan dengan cara yang sehat.

Baca juga: Polda Metro Jaya Selidiki Laporan Dugaan Pencatutan NIK untuk Dukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana

“Sehingga kami menentang cara-cara yang tidak baik ini. Jangan bungkam suara rakyat, jangan bungkam kehendak rakyat. Biarlah demokrasi menjadi suatu kontestasi yang sehat,” tuturnya.

Sejumlah warga DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan.

Dugaan pencatutan NIK KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan.