TRIBUNNEWS.COM - PDIP resmi mengusung Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, untuk menjadi cagub dalam Pilkada Banten 2024 berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi.

Airin justru tidak diusung partainya sendiri yaitu Partai Golkar setelah partai tersebut justru mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Setelah resmi mengusung Airin, PDIP justru dituding di media sosial (medsos) X sebagai pelanggeng dinasti koruptor di Banten.

Seperti diketahui, suami Airin yaitu Tubagus Chaeri Wardana Chasan atau Wawan terlibat tiga kasus korupsi yaitu suap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

Lalu, kasus kedua yakni terkait korupsi pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada tahun 2012.

Adapun dua kasus korupsi tersebut dilakukan oleh kakak yang juga mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah.

Terakhir adalah kasus tindak pidana pencucian uang (TPP) pada 2005-2010 dan akhir 2010.

Sementara salah satu akun X yang menuding PDIP sebagai pelanggeng dinasti koruptor di Banten adalah @AndrewsTjan yang mengomentari unggahan dari akun jurnalis senior, Muchlis A. Rofik.

Baca juga: Airin: Dukungan Beberapa Parpol Jadi Modal Cukup untuk Mendaftar di Pilgub Banten

Muchlis menyebut bahwa Airin layak didukung karena meski pengusungannya oleh PDIP dianggap melanggeng dinasti, tetapi memiliki mudharat atau kerugian lebih kecil ketimbang dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Benar. Airin memang bagian dari dinasti korup Banten. Dan karena korupsi mereka, sang mertua dan sang suami dah mendekam lama di penjara."

"Yang terjadi sekarang, Dinasti Jokowi sedang melawan dinasti Banten. Kalau saya warga Banten, saya akan milih -mengikuti prinsip usul fikih- yg lebih kecil madhorotnya."

"Dinasti Jokowi madhorotnya nasional. Dinasti Banten madhorotnya lokal. Airin dan Dinasti Banten untuk konteks sekarang lebih layak didukung, krn lebih kecil madhorotnya," tulis Muchlis dikutip pada Selasa (27/8/2024).

Cuitan Muchlis pun dibalas oleh akun @AndrewsTjan dengan menyebut bahwa dinasti politik dalam skala apapun tidak untuk ditoleransi.

"Dinasti politik ya dinasti politik, gak ada alasan apapun. Mengakui orang tesebut bagian dari dinasti korupsi, tapi kok malah dibelain?"