TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk mengusung Sekretaris Kabinet sekaligus mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Pramono Anung sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey.

Olly mengatakan, Pramono akan didampingi oleh kader PDIP atau eks Gubernur Banten, Rano Karno sebagai bakal calon wakil gubernur.

Pengusungan Pramono-Rano Karno itu tidak ada pengumuman secara resmi, layaknya calon kepala daerah lainnya yang telah diumumkan oleh PDIP.

Keduanya disebutkan akan langsung mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta hari ini, Rabu (28/8/2024) siang.

Informasi soal pendaftaran tersebut didapatkan Olly dari Pramono langsung.

"Pak Pramono besok (Rabu, 28 Agustus 2024) mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno," kata Olly di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Maka dari itu, Olly meminta agar media langsung meliput pendaftaran Pramono-Rano Karno di KPU Jakarta.

"Enggak ada (pengumuman resmi), langsung di pendaftaran. Liput di pendaftaran aja, KPUD DKI jam 11," tutur Olly.

Saat disinggung mengenai alasan PDIP mengusung Pramono-Rano Karno di Jakarta, Olly tidak memberikan penjelasan.

"Waduh itu kan bukan (urusan) bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya, jadi aku nyampein aja," kata Olly.

Baca juga: Kubu Anies Baswedan Ungkap Batalnya Pengusungan untuk Bakal Cagub Jakarta oleh PDIP

Adapun, keputusan PDIP untuk mengusung Pramono-Rano Karno itu cukup mengejutkan publik.

Pasalnya, PDIP sebelumnya dikabarkan bakal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Sinyal dukungan itu juga semakin menguat saat Anies menyambangi kantor DPP PDIP Jakarta pada Senin (26/8/2024) lalu dan bertemu dengan Rano Karno.

Namun, kini, Anies dikabarkan batal diusung PDIP karena partai banteng itu lebih memilih mengusung kadernya sendiri.

Pengamat Sebut PDIP Harusnya Hindari Usung Pramono-Rano Karno

Pengamat politik, Ray Rangkuti turut menanggapi soal PDIP yang memilih mengusung Pramono-Rano Karno tersebut.

Menurutnya, PDIP seharusnya menghindari menawarkan pasangan calon Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta.

Sebab, sosok Pramono sendiri tak begitu dikenal masyarakat Jakarta.

"Ini pilihan yang mestinya dihindari (Pramono-Rano Karno), bukan dipadukan. Menempatkan Pramono di Jakarta, sama dengan menempatkan orang yang sama sekali tidak dikenal oleh warga Jakarta," kata Ray, Selasa (27/8/2024).

Dalam hal ini, Ray menegaskan bahwa warga Jakarta bukanlah pemilih manut.

Tanpa ada hubungan yang mengikat mereka secara rasional, pun emosional, maka sosok itu akan sulit diterima oleh warga di sana.

Namun, berbeda dengan Rano Karno, menurut Ray, warga Jakarta mempunyai ikatan khusus dengannya, terlebih para etnis Betawi.

"Beliau juga pernah menjadi wakil gubernur Banten. Yang jaraknya hanya selemparan batu dari Jakarta."

"Dengan sendirinya, selama menjadi wakil gubernur, aktivitasnya cukup diketahui oleh warga Jakarta," terangnya.

Selain itu, menurut Ray, wacana Pramono-Rano Karno itu sangat bertentangan dengan pendekatan politik pada umumnya.

Pasalnya, sosok yang dekat dengan warga Jakarta malah ditempatkan sebagai calon wakil gubernur, bukan calon gubernur.

Belum lagi, kata Ray, secara elektabiltas, Pramono-Rano Karno kalah jauh dengan pasangan yang dusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yakni Ridwan Kamil-Suswono.

"Entah strategi apa yang tengah dilakukan para elite PDIP. Sebab, secara elektabilitas, keduanya sudah jauh ditinggalkan oleh Ridwan Kamil-Suswono."

"Ridwan Kamil-Suswono, kemungkinan sudah mendekati angka 20 persen. Pramono-Rano bahkan baru akan memulai," terangnya.

Ray lantas mengatakan, Jakarta merupakan pusat persaingan KIM Plus dengan oposisi.

Namun, PDIP malah memajukan pasangan yang berpotensi akan mengalami kekalahan telak.

"Mestinya di tempat di mana simbol persaingan itu sangat kuat, PDIP harus mendorong calon yang seimbang bagi pasangan KIM Plus. PDIP di Jakarta, nampaknya lebih memilih jalan mengalah dari pada melawan," sebutnya.

Karena hal tersebut, Ray melihat keputusan PDIP ini menunjukkan seperti sedang linglung, bak secara tiba-tiba kehilangan taji dan tanduk untuk menyeruduk.

"Tak biasa, padahal di Banten, mereka mampu dengan manis, akhirnya, menarik Golkar bergabung. Itu karena langkah yang diambil rasional, mendukung cagub yang elektabilitasnya tinggi," kata Ray.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku/Rahmat Fajar)