Laporan khusus Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sempat menolak ditunjuk sebagai bakal Calon Gubernur Jakarta dari DPP PDIP, kader PDIP sekaligus Sekretaris Kabinet Pramono Anung disebut dalam posisi dilema menerima mandat tersebut. 

Apa penyebabnya?

Rumah di Jalan Haji Ambas nomor 18, Cipete, Jakarta Selatan tampak ramai orang yang hilir mudik mempersiapkan kendaraan sejak pagi hari. Seorang pria yang mengenakan pakaian khas betawi terlihat menyambut hangat sejumlah awak wartawan yang tiba satu persatu.

Pria berpakaian khas betawi ini adalah Pramono Anung. Sosok yang diusung oleh PDIP sebagai Cagub Jakarta pada Pilkada Serentak 2024.

Tak ada ekspresi kegembiraan berlebihan ditunjukkan Pramono saat menyambut awak media yang ingin meliput dirinya, yang tengah bersiap menuju KPU DKI Jakarta untuk mendaftar bersama pasangannya, Rano Karno.

Sekretaris Kabinet (Seskab) itu tampak tetap terlihat hangat dan ramah menyambut para wartawan yang tiba di kediamannya. 

Pramono Anung juga menyempatkan untuk meladeni sesi wawancara dengan wartawan. Dia juga tidak bisa menutupi kekagetannya saat ditanya soal maju sebagai bakal Cagub Jakarta.

Sebab, Pramono mengaku sempat menolak tawaran PDIP.

Tepatnya, penolakan itu disampaikannya ketika pengumuman gelombang ketiga calon kepala daerah yang diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih ini pada Senin (26/8) lalu. 

"Ya itu menolak, bukan belum, (tapi) menolak. Ya pokoknya, intinya di awal saya tidak berkeinginan dan saya menolak,” kata Pranomo.

Baca juga: Alasan PDIP Pilih Dukung Pramono Anung ketimbang Anies di Pilkada Jakarta, Singgung Pengalaman

Meski menolak, para petinggi DPP PDIP menggelar rapat di kantor mereka di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Selasa (28/8/2024). Jajaran elite PDIP berkumpul sejak siang hari. 

Dalam rapat itu, dibahas berbagai calon yang bakal diusung oleh PDIP, terkhusus di Pikada Jakarta 2024.

Sebab, sebelumnya PDIP digadang-gadang mempersiapkan duet Anies Baswedan-Rano Karno.

Di sela-sela rapat itu, sekira pukul 15.00 WIB, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meninggalkan markas PDIP untuk menemui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Teuku Umar, Menteng. Hasto terlihat sangat terburu-buru. 

Sumber Tribunnews mengungkapkan, Hasto Kristiyanto saat itu bertemu Megawati selama kurang lebih 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Hasto melaporkan hasil rapat DPP dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung PDIP. 

Tak hanya Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur juga dilaporkan oleh Hasto. 

Dalam momen itu, Pramono Anung disebut ikut hadir di kediaman Megawati. 

Pada saat itu, Megawati menyatakan PDIP mengusung Pramono Anung untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Saya bertemu Ibu Mega, Ibu Mega menyampaikan ‘Pram, final’,” ungkap Pramono.

Baca juga: MK Prediksi Ada 324 Sengketa Bakal Masuk dari Pilkada Serentak 2024

Sebagai menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Pramono Anung tak lupa melaporkan langsung kepada sang  kepala negara. Pertemuan itu dikabarkan berlangsung pada Senin lalu.

Yang menarik dari apa yang disampaikan Pramono, Presiden Jokowi terbahak-bahak mendengar kabar itu.

"Beliau (Jokowi) tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, ‘Mas, maju?’," ujar Pramono.

Pramono juga menyebut, Jokowi memberikan izin untuk dirinya maju bertarung di Jakarta.

“Pak saya minta izin, bapak izinkan? 'Saya izinkan'," ucap Pramono meniru pernyataan Jokowi.

Usai memberikan pernyataan, Pramono pun masuk kembali ke dalam rumahnya.

Dia tampak berkumpul bersama keluarganya. Terlihat, istri, anak serta menantunya berkumpul di ruang tengah. Mereka saling berbincang santai di ruangan tersebut.

Tepat di pukul 09.15 WIB, Pramono bersama keluarganya terlihat berkumpul membuat lingkaran. Selepas itu, dia pun keluar rumah sambil memperkenalkan anggota keluarganya.

Selanjutnya, dia menuju kantor DPP PDIP yang berada di Jalan Diponegoro Menteng, untuk berkumpul dengan Rano Karno dan jajaran DPP Partai.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tampak hadir mendampingi Pramono-Rano Karno di ruang lobi markas PDIP itu. Sebelum berangkat menuju KPUD Jakarta, mereka tampak memanjatkan doa bersama.

Baca juga: Sosok Airin Rachmi, Adik Ipar Ratu Atut dan Pernah Jabat Wali Kota Tangsel 2 Periode

Diawali arak-arakan kebudayaan serta menumpangi oplet ke KPUD, Pramono-Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta.

Sumber Tribunnews mengungkapkan, sebenarnya Pramono Anung dalam posisi dilema menerima mandat maju di Pilgub Jakarta. 

Sebab, Pramono dinilai belum siap. Apalagi, selama ini dia tidak muncul di publik.

Bahkan, selama ini namanya belum pernah muncul di survei Jakarta.

“Di survei aja tidak ada namanya,” ujar sumber itu.

Meski begitu, belum ada tanggapan Pramono Anung perihal informasi ini.

Formalitas Ikut Pilkada hingga Linglung

PDI Perjuangan (PDIP) dianggap hanya sekadar formalitas jika mengusung duet Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Terlebih, tidak mengusung Anies Baswedan yang sebelumnya bakal diusung PDIP.

“Ini seolah PDIP hanya formalitas mengusung, bukan karena ingin melawan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra.

Menurut Dedi, jika PDIP tidak mengusung kandidat dengan elektabilitas tinggi buat bersaing di Pilkada Jakarta, maka dia memprediksi partai itu hanya mengikuti ritme kepentingan pihak lain.

"Perubahan terjadi di Parpol yang belum memiliki koalisi, seperti PDIP, perubahan di PDI-P sekalipun pada akhirnya akan mengarus pada kepentingan pihak lain, misalnya di Jakarta," terang Dedi.

Dedi menambahkan, jika PDIP gagal mengusung Anies dan memilih duet Pramono-Rano Karno, hal ini menandakan partai berlambang banteng moncong putih ini tidak serius bersaing di Pilkada Jakarta buat melawan duet Ridwan Kamil-Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Pramono tidak miliki catatan elektabilitas yang baik, sementara lawan mereka koalisi gemuk dan tokoh populer," jelas Dedi.

Baca juga: Aktivis HAM Datangi Mabes Polri Pertanyakan Tindakan Represif Polisi saat Demo Tolak RUU Pilkada

Terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan seharusnya PDIP menghindari menawarkan pasangan calon Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta.

Hal itu katakan Ray, dikarenakan sosok Pramono Anung tak begitu dikenal oleh warga Jakarta.

"Ini pilihan yang mestinya dihindari (Pramono-Rano Karno), bukan dipadukan. Menempatkan Pramono di Jakarta, sama dengan menempatkan orang yang sama sekali tidak dikenal oleh warga Jakarta," kata Ray, Selasa (27/8/2024).

Ia menerangkan warga Jakarta bukanlah pemilih manut. Tanpa ada hubungan yang mengikat mereka secara rasional, pun emosional, akan sulit diterima warga.

Meski begitu, dikatakan Ray berbeda dalam konteks Rano Karno, tentu saja, punya ikatan khusus dengan warga Jakarta, khususnya etnis Betawi.

"Beliau juga pernah menjadi wakil gubernur Banten. Yang jaraknya hanya selemparan batu dari Jakarta. Dengan sendirinya, selama menjadi wakil gubernur, aktivitasnya cukup diketahui oleh warga Jakarta," terangnya.

Kemudian dikatakan Ray, wacana Pramono-Rano Karno sangat bertentangan dengan pendekatan politik pada umumnya.

Hal itu dikarenakan sosok yang dekat dengan warga Jakarta. Malah ditempatkan sebagai cawagub, bukan cagub.

"Entah strategi apa yang tengah dilakukan para elite PDIP. Sebab, secara elektabilitas, keduanya sudah jauh ditinggalkan oleh Ridwan Kamil-Suswono.

Ridwan Kamil-Suswono, kemungkinan sudah mendekati angka 20 persen. Pramono-Rano bahkan baru akan memulai," terangnya.

Ray juga melihat keputusan PDIP ini menunjukkan seperti sedang linglung. Sebab, tiba-tiba terlihat kehilangan taji dan tanduk untuk menyeruduk.

"Tak biasa, padahal di Banten, mereka mampu dengan manis, akhirnya, menarik Golkar bergabung. Itu karena langkah yang diambil rasional, mendukung cagub yang elektabilitasnya tinggi," kata Ray.M

enurutnya, di Jakarta merupakan pusat persaingan KIM Plus dengan oposisi. PDIP malah memajukan pasangan yang berpotensi akan mengalami kekalahan telak.

"Mestinya di tempat di mana simbol persaingan itu sangat kuat, PDIP harus mendorong calon yang seimbang bagi pasangan KIM Plus. PDIP di Jakarta, nampaknya lebih memilih jalan mengalah dari pada melawan," tandasnya. (Tribun Network/Yud).