TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta mewajibkan satu hari kerja bagi para pejabat maupun PNS untuk naik angkutan umum disambut baik oleh Ketua DPP Partai Hanura Hidayatullah Wahyu Dewanto.

Ketua Dewan Pembina Barisan Muda Syarif Hidayatullah ini menilai Pemda DKI terbuka dan mau menerima  saran untuk mengurai kemacetan di ibukota.

"Kami menyambut baik atas sikap yang diambil bapak Wagub (Basuki Tjahaja Purnama) yang menyikapi imbauan kami agar pejabat pemda tidak membawa kendaraan pribadi di hari tertentu sehingga pejabat maupun PNS pakai alat transportasi umum di hari-hari tertentu,” kata Wahyu Dewanto di Jakarta.

Sebelumnya, Wahyu yang juga politisi Hanura ini mengusulkan agar pemprov DKI menggelar semacam "Car Free Day" di hari tertentu bagi pejabat dan PNS. Aturan ini diyakini Wahyu banyak untungnya. Selain turut langsung mengkampanyekan penggunaan busway, persoalan meningkatnya volume kendaraan yang selalu jadi biang macet di Jakarta perlahan mulai teratasi.

 "Jadi sekali-kali digunakan transportasi umum, jangan (pejabat, red) cuma bicara sudah aman dan nyaman. Sekali-kali pakai busway dong," katanya.

Wahyu optimis, aturan Pemda mewjibkan aparatur negara menggunakan layanan umum transportasi akan menggenjot pelayanannya ke maasyarakat. Badan Layanan Umum Busway pun akan menerapkan standard pelayanan ideal untuk mengoptimalkan pelayanannya. Standar ini, kata Wahyu, penting untuk mencegah antrian dan sekaligus mengoptimalkan kebijakan sterilisasi busway yang saat ini ditetapkan pemerintah.

"Kan busway selama ini nggak jelas,dan enggak ada infonya. Kalau waktu kedatangannya jelas, misal tiap 5 menit. Saya yakin masyarakat akan patuh terhadap kebijakan sterilisasi busway," katanya.

Namun jikalau BLU Bus Trans Jakarta belum mampu memenuhi waktu tunggu ideal untuk meningkatkan layanannya, pemprov harus legowo mengatur aturan kompensasi tertentu buat masyarakat. Kompensasi itu, kata dia, bisa saja seperti penurunan harga tiket, atau lainnya.

"Kayak nunggu pesawat kan kalau delay nya lama, bisa dikasih kompensasi.Ini supaya masing-masing pihak ada take and gift. Sisi lain kita sangat dukung sterilisasi busway, tapi kalau pelayanannya juga dirasa kurang mumpuni, masyarakatpun diberlakukan dengan adil," tambah dia.

Karena itu, dia berharap pemprov DKI bisa menerbitkan aturan itu. " Harapan saya bisa diikutin oleh PNS di lingkungan departemen-departemen lainnya," katanya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menyusun kebijakan bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum dalam satu hari.     

"Sekarang ini kita sedang susun yang namanya kebijakan satu hari menggunakan transportasi umum bagi seluruh pejabat Pemprov DKI Jakarta. Tapi ini masih dalam pertimbangan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut bekas Bupati Belitung Timur ini, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi, sehingga sekaligus juga mengurangi kemacetan di ibukota.

Melalui kebijakan tersebut, dia juga mengharapkan para pejabat yang biasanya selalu menggunakan kendaraan pribadi menuju kantor juga mau beralih menggunakan transportasi umum.