TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek pengadaan 90 bus Trans Jakarta dan 18 BKTB (Bus Kota Terintegrasi Busway) yang bermasalah diminta segera diusut tuntas oleh KPK. Pihak KPK sebelumnya sudah menyampaikan ke publik mengenai persoalan dalam pengadaan bus Trans Jakarta.

KPK menyampaikan agar pemprov DKI mau melaporkan jika ada indikasi korupsi dalam pengadaan proyek ini.

"Saya dengar memang Inspektorat DKI Jakarta tengah melakukan investigasi terhadap proyek itu . Memang dimasa sapu bersih korupsi era Jokowi-Ahok, dugaan pelanggaran dalam pengadaan bus Trans Jakarta dan BKTB yang ditemukan dalam kondisi berkarat, serta yang tidak sesuai spesifikasi akan menjadi perhatian publik. Oleh karena itu harus segera diusut, agar tidak menimbulkan polemik," kata Calon Anggota DPD Dapil Jakarta, Rommy dalam pernyataannya, Rabu(19/2/2014).

Rommy menjelaskan, harus ada upaya yang serius membenahi birokrasi, apalagi menyangkut program-program yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah krusial di Jakarta.

"Saya mengapresiasi rotasi jabatan yang dilakukan pak Jokowi-Ahok pasca insiden ini. Namun, semakin cepat pengusutan kasus ini dilakukan, dan diberikan efek jera, atau melibatkan KPK misalnya, maka korupsi bisa semakin ditakuti oleh para birokrat di jajaran pemprov DKI,"ujarnya.

Lebih jauh Rommy mengatakan di tengah upaya duet Jokowi-Ahok untuk mengalihkan pengendara pribadi ke angkutan massal, maka perlu menjamin kualitas bus Trans Jakarta agar volume penumpang semakin naik.

"Jangan sampai kejadian di tahun 2013, karena mogok atau kerusakan teknis, jumlah penumpang menjadi berkurang dari 400 ribu penumpang perhari di 2012 menjadi 300 ribu penumpang per hari di 2013,"ujarnya.