TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran mempertanyakan program pembenahan atau revitalisasi pasar tradisional yang ada di Jakarta yang merupakan salah satu program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Menurutnya, revitalisasi pasar yang dilakukan di lima pasar tradisional ini belum cukup lantaran belum memenuhi pakta integritas yang dilakukan antara Pemprov DKI dengan pihaknya.

"Jokowi memang akan membangun atau memperbaiki lima pasar tradisional. Tapi itu dananya dari hibah pengembang yang dapat proyek pembangunan Pasar Benhil. Artinya kan tidak sesuai pakta integeritas yang ditandatangani," ujar Ngadiran, Senin (19/5/2014).

Ngadiran menjelaskan, kala itu APPSI melakukan kontrak politik dengan Jokowi melalui penandatangan pakta integeritas yang berisikan bahwa Jokowi akan melakukan perbaikan pasar tradisional di Jakarta dengan menggunakan dana APBD DKI Jakarta saat terpilih.

Namun, Ngadiran mengungkapkan hal tersebut belum direalisasikan hingga saat ini. Dua pasar tradisional yang direnovasi di Lenteng Agung dan Gondangdia tersebut dijelaskan bukan izin dari Jokowi, namun izin pembangunannya keluar di era Fauzi Bowo.

Ngadiran juga menyayangkan pernyataan Jokowi yang menjustifikasi bahwa sebesar 90 persen pasar tradisional di Indonesia dalam keadaan buruk atau kumuh. Menurutnya, Jokowi belum layak berkomentar mengenai pasar tradisional lantaran program penataan pasar di Jakarta belum dilakukan secara maksimal.

"Harusnya enggak usah diomongin sekarang. Saya sudah bilang dari 12 tahun lalu dan sampai sekarang belum ada perubahan," ucap Ngadiran.