Sebaiknya Perombakan di Pemprov DKI Jangan Masuk MURI
Seharusnya yang diperhatikan Pemprov DKI adalah dampak dari perombakan besar-besaran itu
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Warta Kota, Bintang Pradewo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengaku tidak setuju dengan perombakan besar-besaran Pemprov DKI yang akan tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). Pasalnya, menurutnya itu merupakan ekspose yang berlebihan.
"Saya tidak setuju kalau perombakan masuk MURI. Karena belum kelihatan hasilnya di masyarakat," kata Selamat saat dihubungi Warta Kota di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (7/9/2014).
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan seharusnya yang diperhatikan Pemprov DKI adalah dampak dari perombakan besar-besaran itu. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sebesar Rp 72,9 triliun dapat terserap dengan baik.
"Karena setelah perombakan itu bagaimana dapat menghasilkan kinerja yang baik dan bisa menyerap anggaran dengan baik," ucapnya.
Menurutnya, perombakan pejabat Pemprov DKI sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, belum ada hasilnya dari penyerapan. Namun, untuk penyelewengan anggaran memang sudah sedikit berkurang.
"Kalau dirombak terus terkesan kaya ada geng-gengan. Seperti tidak sekelompok dengan pimpinan baru maka akan dicopot. Itu tidak baik," tuturnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.