TRIBUNNEWS.COM, DEPOK -- Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Mustofa, menyebutkan dari temuan adanya 88 jenis makanan di wilayah Depok dan Bogor yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan borak, pihaknya sudah memanggil 45 pabrik makanan rumahan yang memproduksinya.

"Kami sudah panggil mereka dan memberi pembinaan untuk tidak menggunakan bahan berbahaya dalam memproduksin makanannya," kata Mustofa, Selasa (14/10/2014).

Menurutnya jika ke depan salah satu dari 45 pabrik itu mengulang hal yang sama maka pihaknya terpaksa menutup paksa pabrik.

Ia menuturkan dari data uji sampel BPOM tahun 2011 ada 70 jenis makanan di Depok dan Bogor yang dianggap berbahaya.

Pada tahun 2012, jumlahnya meningkat menjadi 75 jenis makanan yang mengandung formalin dan borak.

Lalu, pada tahun 2013 kembali meningkat dan ditemukan 88 jenis makanan berbahaya mengandung borak dan formalin.

"Sementara tahun 2014 ini, jumlahnya belum kami inventarisir semuanya. Yang pasti kami perkirakan meningkat juga. Seluruh makanan yang diuji sampel kami periksa secara acak. Jika mengandung bahan berbahaya langsung kami sita dan tarik dari peredaran," paparnya.

Menurut Mustofa, meningkatnya peredaran makanan berbahaya di Bogor dan Depok selain tidak ada uji sampel rutin juga kurangnya sosialisasi dari Dinkes Kota Depok dan Kabupaten Bogor kepada pemilik pabrik makanan rumahan yang ada.

"Juga sosialisai kepada masyarakat agak kurang. Ditambah pola perilaku konsumen yang tidak mau ambil pusing membuat peredarannya semakin luas," katanya.

Menurutnya konsumen yang tidak peduli dengan bahan makanan yang dikonsumsi membuat pengelola pabrik makanan leluasai memproduksi makanan berbahaya. "Seharusnya ini menjadi perhatian Dinkes Depok dan Bogor," ujarnya.

Kedepan Mustofa berharap Dinkes Depok dan Kabupaten Bogor bekerja sama melakukan pengawasan melekat dengan uji sampel seluruh makanan yang beredar diwilayah masing-masing, secara berkala.

"Kami akan berkoordinasi dengan Balai POM Jawa Barat untuk mendata kembali hasil riset dan pengawasan yang dilaporkan instansi kesehatan di sana untuk mengetahui perkembangannya," kata dia. (Budi Malau)