TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahtja Purnama menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf di Balai Kota, Rabu (21/1/2015).

Kerja sama yang dibangun antara Pemprov DKI dengan PPATK dalam rangka menciptakan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

"Kita berharap, manakala nanti ada proyek yang disalahgunakan oleh oknum, kita bisa bantu. Uang itu kemana saja, siapa yang terlibat, dan pada akhirnya bisa jadi salah satu instrumen untuk efek jera dan efek pencegahan," kata M Yusuf.

Dengan adanya MoU tersebut, PPATK berharap Pemprov DKI jadi role model untuk pemerintahan daerah secara keseluruhan misalnya pembatasan transaksi sifatnya cash, cara menunjuk pejabat dengan cara dimintakan ke PPATK.

"Kalau ini bisa tersosialisasi, harapan saya Indonesia akan lebih baik," ucap Yusuf.

DKI memang jadi provinsi pertama yang menjalin kerja sama dengan PPATK. Dikatakan M Yusuf, kebanyakan yang sudah melibatkan PPATK dalam pengawasan transaksi keuangan adalah kementrian dan perusahaan atau BUMN.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat bertema kasih atas kerja sama yang dibangun pihaknya dengan PPATK.

"Dukungan bapak pada kami dan kami berharap Jakarta jadi role model dan bapak presiden berharap sekali kalau Jakarta bisa," ungkap pria yang akrab disapa Ahok.

Dikatakan Ahok bila ada PNS yang masih berani bermain-main anggaran akan dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dengan dikenakan (TPPU) Ahok mengingatkan kepada jajarannya bisa dibuat habis seluruh harta yang dimiliki saat ini.

"Jadi semua harta bapak-ibu dulu yang nggak ketangkep, tertangkep sekarang akan dibalikin, jadi sekali lagi bukan salah saya, salah bapak-ibu hidup di zaman yang salah, karena jaman kita yang sekarang, bangsa kita, pemerintah kita ada PPATK, ada KPK sedang menuju Indonesia baru yang lebih baik," ungkapnya.